Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 8(Delepan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Hari Jadi; Peringatan Hari Jadi; Tema Hari Jadi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat 1 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); ©. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972 tentang Peresmian Belakunja “Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan”;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ~ 2. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu atau yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu. Hari jadi Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Hari Jadi Kabupaten adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Daerah Otonom. 3. 4. 5. 6. 7. Je8. 9. Peringatan Hari Jadi adalah momentum bagi untuk mengenang lembaran sejarah, merefleksikan beragam keberhasilan sekaligus terbentang sejumlah tantangan dan persoalan yang harus menjadi catatan dan perhatian seluruh komponen baik Pemerintah maupun masyarakat.
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan momentum bersejarah yang dijadikan sebagai dasar peringatan Hari Jadi Kabupaten mempererat rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan terhadap daerah serta menambah rasa memiliki dalam membangun Daerah.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a.
BAB II
Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1956. Penetapan Hari jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754). Pemerintah Daerah dan DPRD akan melakukan proses pengembalian nama Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah menjadi Kabupaten Indragiri.
BAB III
Pada tanggal 19 Maret setiap tahunnya, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat melaksanakan peringatan Hari Jadi Kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
BAB V
Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kabuapaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 14 Agustus 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd REZITA MEYLANI YOPI Diundangkan di Rengat pada tanggal 14 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd H. HENDRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU (6.25.C/2023) I. II. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 2 TAHUN 2023 TENTANG HARI JADI KABUPATEN INDRAGIRI HULU UMUM Dalam rangka penetapan Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu telah dilakukan kajian untuk dapat merumuskan hari, tanggal, dan bulan lahirnya sebuah daerah yang memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang otonom berdasarkan kebijaksanaan seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Dalam kajian yang telah dilakukan tersebut dilakukan penelusuran sejarah, dokumen dan studi komparasi perundang-undangan dengan mempertimbangkan Landasan Filsofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Bahwa dengan merujuk hasil kajian itu telah didapati kebijaksanaan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan seluruh masyarakat Indragiri Hulu untuk memilih Hari Jadi Kabupaten pada 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dengan begitu diharapkan dapat melahirkan dasar hukum untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu, agar meningkatkan rasa cinta, semangat kedaerahan, dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu. PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…