Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
. 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5.Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
A A 10. 11. 12, 13. 14. 15. 16. 18. . Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tipe A9. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan, dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas. Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; .Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B17 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; dan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi2. penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A3. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; .Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam5. Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran; dan . Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah6. Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II] PEMBENTUKAN UPTD