DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 40 (empat puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Keanggotaan BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi Dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, Wewenang Dan Larangan Anggota BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Hubungan Kerja BPD Dengan Lembaga Lain di Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754). d. 2. t 1 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indnesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4, 5.

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 7. 10. Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 661). 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA f 2 AONE 10. 11. 12. 13.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama _ lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 5. 6. . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah7. lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. . Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah8. wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Adat desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Musyawarah Desa Adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pclaksanaan tugas Kcpala Desa. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 9. ¢ 3

(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Persyaratan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
2. b.Jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota;
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota;
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
(6)Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
(7)Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(8)Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 3

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah; berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menegah Pertama atau sederajat; bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; wakil penduduk Desa yang dipilih secara demoktratis; dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. a9 moa

Pasal 4

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Umum Pasal 5 Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang. Dalam rangka proses Pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 6

Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Panitia pengisian menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebgaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (1 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati ¢ 5
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 8 Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon anggota BPD ditetapkan panitia. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD. Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 10

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Wakil Bupati atau Camat. Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyaratan Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatangan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 11

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. ¢ 6

Pasal 12

(1)Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
(2)Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(3)Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya, untuk pengisian anggota BPD antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 13

(1)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
(3)Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
(4)Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Camat.
(5)Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
(2)Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 15

(1)Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2)Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD. ¢€ 7

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

(1)Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia;
1. b.mengundurkan diri; atau
2. c.diberhentikan.
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)apabila:
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara_ berkelanjutan atauu berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; tidak melaksanakan kewajiban; melanggar larangan sebagai anggota BPD; melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
3. h.tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. i.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau/lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan /atau ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. mmo ao mo

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…