DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang meliputi: a. Bab I. Ketentuan Umum; b. Bab II. Asas dan Tujuan; c. Bab III. Perumahan dan Permukiman; d. Bab IV. Penyediaan PSU; e. Bab V. Penyerahan PSU; f. Bab VI. Pengelolaan; g. Bab VII. Pengawasan dan Pengendalian; h. Bab VIII. Ketentuan Peralihan; i. Bab IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan2. Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5188); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 10. 11. 12. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan5. DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. . Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang6. berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. . Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau7. diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. . Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang8. memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. . Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk9. penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Perusahaan Air Minum Tirta Indra. Rencana Induk adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan. Rencana Tapak adalah peta/gambar yang menjelaskan kedudukan bangunan dan fasilitas pendukungnya di dalam perpetakan yang memenuhi ketentuan rencana Daerah untuk keperluan pembangunan dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses penyerahan PSU kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat PSU. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
23.Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyerahan PSU oleh Pengembang dilaksanakan berdasarkan asas: a. m keterbukaan; akuntabilitas; kemanfaatan; kepastian hukum; keberpihakan; dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyerahan PSU oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan:

a.menjamin ketersediaan PSU pada Perumahan dan Permukiman;
b.menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU Cc. pada Perumahan dan Permukiman; dan memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan PSU baik bagi warga pemilik Perumahan, Pemerintah Daerah dan Pengembang.

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, dimana kelompok rumah dimaksud berlantai satu atau dua; dan b. c. d. e.
b.rumah susun berupa bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, dimana bangunan gedung bertingkat dimaksud terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

BAB IV

PENYEDIAAN PSU

Pasal 5

Jenis PSU pada Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

a.Prasarana Perumahan dan Permukiman, minimal:
1. 1.jaringan jalan; saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; saluran pembuangan air hujan (drainase); 2. 3. penyediaan air minum; dan4, tempat pembuangan sampah.
b.Sarana Perumahan dan Permukiman, minimal:
1. 1.Ruang Terbuka Hijau;
2. 2.sarana umum.
c.Utilitas Perumahan dan Permukiman, minimal:
1. 1.jaringan listrik; 5.
2. 2.jaringan air bersih.

Pasal 6

(1)Pengembang Perumahan dan Permukiman wajib menyediakan PSU.
(2)PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk:
1. a.tanah dan bangunan untuk Prasarana dan Utilitas; dan
2. b.tanah siap bangun untuk sarana;
(3)Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis di dalam Rencana Induk/Rencana Tapak.

Pasal 7

(1)Pengembang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 dan angka 2 berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2)Pengembang Perumahan dan Permukiman dalam penyediaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 berkoordinasi dengan PERUMDA.
(3)Pengembang Perumahan dan Permukiman tidak wayib menyediakan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan jaringan primernya.

Pasal 8

(1)Penyediaan PSU serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak yang disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Salirian Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelurahan atau desa.
(3)Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada Perumahan dan Permukiman.

Pasal 9

(1)Pengembang Perumahan dan Permukiman wajib membangun Prasarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak yang telah disahkan Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
(3)Pembangunan Prasarana dan Utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disahkan Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengembang Perumahan dan Permukiman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (S) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
(6)Pengembang Perumahan dan Permukiman yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif lain berupa:
1. a.pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum Pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi;
2. b.dipublikasikan kepada warga pemilik Perumahan dan lémbaga perbankan;
3. c.pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau a
4. d.pencabutan izin usaha.

BAB V

PENYERAHAN PSU

Pasal 10

(1)PSU yang telah selesai dibangun oleh Pengembang Perumahan dan Permukiman wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)PSU yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;
(3)Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan selesai, atau jumlah unit rumah telah terbangun 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. b.sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penyerahan PSU sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(5S)Penyerahan PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan setelah penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
(6)Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda; dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hasil penyerahan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…