DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini berisi 15 (limabelas) bab & 65 pasal dengan materi pokok yang diatur maeliputi ketentuan umum; kewajiban tanggung jawab; penyelenggaraan perlindungan anak; kabupaten layak anak; fasilitas kesehatan ramah anak; taman bermain ramah anak; forum anak; zona aman selamat sekolah; informasi layak anak; pencegahan pernikahan usia dini; percepatan akte kelahiran & kartu identitas anak; fasilitas publikrumah anak & penyandang disabilitas; puspaga; tempat beribadah ramah anak; pengawasan; ketentuan pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. a b. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606): 1 1 2. 3 4 Y 10. ll 12. 13, 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089), 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604), 2 15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), 16.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hutu Tahun 2014 Nomor 3) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU Dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 5

Subjek Perlindungan Anak adalah seluruh orang, keluarga, masyarakat, Pemerintah, LSM, media massa dan dunia usaha, berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu. 6 W

3.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Negara, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

4.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
2. b.menyekolahkan anak sesuai program wajib belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah,
3. c.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
4. d.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
(2)Dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat beralih kepada keluarga, dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
(3)Orang tua yang lalai dalam menyekolahkan anak sebagaimana dimaksud ayat (l) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkanl Pasal yaitu Pasal 28.A sehingga Pasal 28.A berbunyi sebagai berikut :

a.memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak,
b.menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak, dan
c.bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. 7
1. 6.Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 35

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:

a.perlindungan anak di bidang Agama dan Kepercayaan,
b.perlindungan anak di bidang Sipil dan Kebebasan,
c.perlindungan anak di bidang Kesehatan,
d.perlindungan anak di bidang Pendidikan,
e.perlindungan anak di bidang Sosial, dan
1. 7.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi :

Pasal 36

(1)Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2)Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3)Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4)Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
(5)Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

8.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:
1. a.penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran,
2. b.pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah, Cc. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah:
(2)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
1. a.berpartisipasi dalam segala bidang,
2. b.bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah,
3. c.bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak,
4. d.bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia
5. e.bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak, dan 8 7
6. f.memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(3)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

9.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi :

Pasal 38

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)Menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin, Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, Bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua, dan Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
1. a.Layanan pencegahan, yang meliputi:
  1. 1.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/ penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan:
  2. 2.membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak,
  3. 3.memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, 4, menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran,
  4. 5.membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir,
  5. 6.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok,
  6. 7.membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan,arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum, dan
  7. 8.menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
2. b.Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan
  2. 2.memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi: 9 (4 memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku, melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait, memberikan layanan psikososial, memberikan layanan kesehatan/medis, dan melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak. Cc. Layanan penanganan kasus yang meliputi:
  3. 1.melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya,
  4. 2.memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban,
  5. 3.memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga,
  6. 4.memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan
  7. 5.menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
  8. 10.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:
1. a.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua,
2. b.setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak, Cc. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri,
3. d.memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyadang cacat, dan
4. e.melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
(2)Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
1. a.Layanan Pencegahan, meliputi:
  1. 1.membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan,
  2. 2.membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah:
  3. 3.melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak,
  4. 4.memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak,
  5. 5.memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak, 10 3. 4. 5. 6. 11.
  6. 6.menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak,
  7. 7.melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum,
  8. 8.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak: dan
  9. 9.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
2. b.Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi: bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku, mediasi kepada pihak-pihak terkait, layanan psikososial, pendidikan alternatif: melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak, memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi,
  2. 9.melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat, dan
  3. 10.melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
3. c.Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
  1. 1.memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban:
  2. 2.memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga, dan
  3. 3.memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban. 3. 4. 5. 6. 7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar didalam lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak. Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan. 11 8. (1

(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
1. a.Layanan pencegahan, meliputi: 1. 3. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak, membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. 2.
2. b.Layanan Pengurangan Resiko, meliputi: 1. 10. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi: bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku, mediasi kepada pihak-pihak terkait, layanan psikososial, bantuan ekonomi dan kecakapan hidup, tempat perlindungan sementara, penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
3. c.Layanan Penanganan kasus, meliputi: 1. 6. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya, memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban, memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga, menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial , melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang, dan membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak. 2. 3. 4. 5.
  1. 12.Ketentuan Pasal 41 dihapus

Pasal 41

dihapus

13.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pemerintah daerah, Penegak Hukum dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(2)Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, a. b. d. dan zat adiktif lainnya (NAPZA), 12 La
1. e.anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, £ anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak yang menyandang cacat, dan/atau
2. g.anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
(3)Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(7)Setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
(8)Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.

14.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…