DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 329

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 15 (Lima belas) bab dan 207 (dua ratus tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Relanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerati Dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf p, dam buruf c. perlu

Menetapkan

menetapkan Perstaran Dacrah tentang Pokok-Pokok Pengelo.aan Kevangan Daerah, k Mengingal : 2. uw Pasal [8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lemmbaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pemmbentukan Daerah Tingkat ff indcragiri Hilir dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembantukan Ducrah Oltunom Kabupaten dalam Lingki:ngan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); lindang-Undang Nomor [7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426}; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang- Undang Nomor ¥ Tahun 2015 tentang Perubuhan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbauran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lombaran Negara Republik Indunesin Nomor 5679}; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pomerintahan Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemharan Negara Republik Indoncsia Nomor 6757); Peraturan Pemerintuh Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelolaan Keuangan Daeétuh (lLembaran Negara Repablik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6322); Peraturan Merten Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasersh (Berita Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2018 Nomor 157); Pcraturan Menteéri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tenlang Pedorman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daersh (Berita Negura Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \781); 3. 6. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasa) | Dalai Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup pengsturst: pengelolaan Keusangan Daerah dalam Peraturan Dacrah ini metiputi:

a.pengcloia Kcuangan Daerah;
b.APRD; penyvusunan rancangan APBD: . penetapan APBD; pelaksynaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester preriama APBD dan perubahan APRN, akuntansi dan pelaporan keuengan Pemerintah Daerah; - penyusunan rancangan pertanggungjnwaban pclaksanaan APBD; i. kekeyaan Daerah dan utang Daerah:
j.badan lxayanan umum Daerah;
k.penyelesaian kerugian Keuangan Nacrah; |. informasi Keuxzngan Daerah; dan Tr. pembinaan dan pengawasan. mont Passl 3 Keusnyan Dacrah meliputi:
a.hak Pemerintah Daernh untuk memungut pajak Dacrah dan reuriousi Dacrah serta melakukan pinjaman;
b.kewasajiban Pemerinish Dacrah unaik menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak keriga; Penerimaan NDacrah; Pengcluaran Daeruh; e. Kekuyaan Dacrah yang dikelola sendiri atau oleh pihak fain berupa Usny, surat berhargs, piutang, barang, serie hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kckayaan Daerah yarip dipisahxan: dan/atas t. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenyysraan tugas Pemeriniahan Dacrah dan/atau kepentingan wnum. a0

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, ‘ransparan, dan berianggung jawab dengan memperhatikan rosa keadilan, kcpatutan, manfaat untuk masyatakat, serta taal pada ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pengclolaan Keuangan Dacrah sebaguimnans diznaksud pada ayat
(1)diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD schuguimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Peneritnaxn dan Pre: ngcluaran Daerah. g. h.
(1)
(2)
(3)BAB TT PENGELOLA KIEUANGAN DAERAII Bégian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Ducrah

Pasal 5

Bupati selaku pemegang kckuasaan Pergelolaan Keuengan Daerah dan mewaki'i Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Dacrah yang dipisahkan. Pemegange kekuasaan Pengelolaan Keviangan Daerah scbagaimans dimaksud pada ayat (1) mempunyai kcwcnangan: a meéenyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tetany Perubahan APBD, dan Rancangan Ferda lentang Pertanggunpjywaban Pelaksanaan APBD; b. mengajukan Rancangan Perda tentang APHL, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kcpada DPRD unmk dibahas bersama: ¢. menctapkan Perca tentang APBID, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Perlangpungjawaban Pclaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD: d. meénetapkan kebijakan tcrkait Pengelolaan Keuangan Dacrah; e. mengambil tindakyun tertentu dalam kreadaan mendesak terkait Poengelolaan Keuangan Doeersh yang sangat dibutuhkan oleh Dacrah dan/atau masyarakat; tnenctapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan KPA; menelapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungulan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;

j.menetapkan prjabat vang bertugas mclakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.imenuclapkan pejabar yang bertugas melakukan penguiian alas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1. 1.menetapkan pcjabat Iwinnya dalam rangka Pengelolaan Kevangan Dacrah sesuai peraluran perundang-undangan; dan ™m. meclaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Feraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bupeti melimpahxan sebagian stau scluruh kckuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungawaban, serta penpawasan Kecuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Dacrah. i t

(4)Pcjabat Perangkat Dacrah sebagnimuna dimaksud pada ayat (3)
(3)
(6)terdiri atas:
1. a.Sckretaris Daerah sclaku koordinator Pengclolaan Keuangan Dacrah;
2. b.Kepala SKPKP selaku PPKD; dan c. Kepala SKPN sciaku PA. Pelimpahan sebagian atau sehiruh kckuasaan sebaguimana dimaksuc pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang menicrintal:kun, menguji, dan INCHeTINu, atau Mengehiarkan uang. Pclimpahan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan dengan Keputusan Buparti.

Pasal 6

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Dacrah dalam kepemilikan kekayaan Dacrah yang dipisahkan scbagaiinansa dimaksud dalam Pasul 3 ayat (1) berkedudukar scbagai pemilik modal pada perusahaan umum Vacrah atau permegang saham pada perseroan Dacrah.
(2)Ketentuan menyenei Bupati sclaku wakil Pemerintah Naerah dalam kepermilikan kekayaan Dxserah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolayn Keuangan Daerah sebugaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengclolaan Keusngan Dacrah;
b.koordinasi dibidang penyugunan rancangan APRD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APRM; . Memberikan perse!ujuan pengesahan DPA SKPN;
e.koordinasi pclaksanaan tugws Iainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Dacrah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memimpin TAPN. Dalam meclaksanakan tugasnya scbagaimana dimaksud pada ayat. (1), konrdinator Pengelolaun Keusnysn Wacrah bertangeune jawak kepada Bupati. 20 Y

Pasal 8

(1)Kepcla SKPKD sclaku PPKD mempunyai tugas:
(2)q)
(2)
(3)a. b. a. d. e. menyusun dan meclaksanakan kebijakan Penyclolaan Keuangan Nacrah; menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancungan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelakssanaan APBD: melaksanakan pemungutan Pendupatan Daerah yany tclah diatur Perda; melaksanskan fungsi BUD: dan melaksanakan ltugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. PPKD dalam meclaksanakan lungsinya selaku BUD sebagaimarne dimaksud pada avat (1) huruf d berwenang: Tr mime Aoge menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; mengesahkan DPA SKPN; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; mMembenikan petunjuk teknis pclaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daeruh; melaksanakan pemungutan pajak Dacrah; mcnetapkan SPD; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; . Melaksanakan sistem akivntansi dan pelaporan Kcuangan Daerah; menyajikan informmasi keuangan Daerah; dan melakuksn pencatatan dan pengesahan dalam kal Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketcntuan peraluran pcrundangundangan, tidak dilakukan melalii rekening kas umum Dacrah. L Pausal 9 PPKD selaku KUD mengusulkan pejabat di lingkunyan SKPKD kcpada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Kuasa BUD sehbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kuusa BLD sebagaimana dimaksud pada uyat (1) mempunyai Laas: ac op menyiapkan Anggaran Kas; menyiapkan SPD; tmicnerbitkan SP2D; - memantau pelaksanaan pencrimaan dan pengeluaran APBD olch bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang dipertukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang Daerah;t. t j. k.
(4)Ku melaksanakan penecmparan uang Dacrah dan tmengelcia/menatausshakan investasi; . mélakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA; KPAA. atas Boban APBN; mtluksanakan Pemberian Pinjaman Deerah atas nama Pemerintah Daersh; mlakukan pengelolaan Utang dan Piviany Daerah; dan intlakukan penagihan Piutang Daerah. asa BUD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) bertanggung jawab kepada PPKD selaku RUM. Bupati

Pasal 10

atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan hesarean jumlah uang yang dikelola, hchan kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. Pengguna Anggaran Pasa! )J

(1)Kepala SKPD sclaku PA mempunyai tugas: a b. @. ei n,.
(2)PA menycsun RKA SKPD; menyusun NPA SKPD; melakukan tindakan yang mengakibutkyn pengcluaran aws beban angparan helanja; meluksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnys; melakukan pengujian atas twgihan dan memeriniahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan retribusi Daersh; mrngadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain da:am batas anggaran yang telah ditetapkan; f & . Menandatanygani SPM; mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya: menyusun dan menyampaikan laporan kevangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pclaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinniya; menetapkuan PP?K dan PPK SKPN; 1 -Tacnetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya daam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan ticlaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. bertanggung jawab stas pelaksanaan tugas dun wewenangnva schagainana dimaksud pada ayat. (1) kepada Bupali melalui Sckretaris Daerah. r

Pasal 12

(1)PA capat melimpahkan scbagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA,
(2)Peimpahan kcwenangan sebaguimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besuren angeeran kegiatan, lokasi, dan atau rentang kendali.
(3)Pehmpahan kewenangan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dilelapsan oalch Bupati atay usul kepala SKPT),
(4)Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mehput:
1. a.melakukan tindaken yang mengakibatkan penyeluaran atas beban aneggaran belanja:
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengsdakan ikatan/perjanjian kerja sama dengyn pihak lain dalam batas anggaran yang teluh ditctapkan; . melaksanakan penmingutan retnbusi dacrah; mengawasi pelaksanaan anggaran yang mcnjadi vanggung jJawabnya; dan ¥. tnclaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(5)Dalam melaksanakan kcwenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA. ma

Pasal 13

(1)PA/KPA dalam meluksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPN/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. asa] 14
(1)Penetapsn PPTK sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetcnsi jabatan, bessran anggaran kegiatun, beban kerja, lokusi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditctapkan Bupati.
(2)PPTK scbagaimansa dimaksud pada uyat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. y
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menctapkan pejabat. fungsional umum selaxu PPTK yang kriterianya ditctapkan Bupati.
(3)

Pasal 15

Kepala SKPD sclalu PA menetapkan PPK SKPD sebagnimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 1] untuk melaksanakan fungsi tata usaha keusnpan pada SAPD. PPK-SKPD scbagaitnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan venfikasi SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS beserta bukit kelengkapannya yang disjukan oleh Bendahara Pengeluaran:
b.menyiapkan SPM;
c.melnkukan verifikasi faporan pertanygyungjawaban bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran;
d.melaksunukan fungsi akcantansi pada SKPD; dan é. menyusun Japoran kevarnpyan SKPL), PPK-SKPD scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yung bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaian, dan/atau PPTK.

Isi peraturan

Teks329PDFHirarki

Memuat teks peraturan…