Bupati selaku pemegang kckuasaan Pergelolaan Keuengan Daerah dan mewaki'i Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Dacrah yang dipisahkan. Pemegange kekuasaan Pengelolaan Keviangan Daerah scbagaimans dimaksud pada ayat (1) mempunyai kcwcnangan: a meéenyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tetany Perubahan APBD, dan Rancangan Ferda lentang Pertanggunpjywaban Pelaksanaan APBD; b. mengajukan Rancangan Perda tentang APHL, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kcpada DPRD unmk dibahas bersama: ¢. menctapkan Perca tentang APBID, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Perlangpungjawaban Pclaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD: d. meénetapkan kebijakan tcrkait Pengelolaan Keuangan Dacrah; e. mengambil tindakyun tertentu dalam kreadaan mendesak terkait Poengelolaan Keuangan Doeersh yang sangat dibutuhkan oleh Dacrah dan/atau masyarakat; tnenctapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan KPA; menelapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungulan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;
j.menetapkan prjabat vang bertugas mclakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.imenuclapkan pejabar yang bertugas melakukan penguiian alas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1.menetapkan pcjabat Iwinnya dalam rangka Pengelolaan Kevangan Dacrah sesuai peraluran perundang-undangan;
dan ™m. meclaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Feraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bupeti melimpahxan sebagian stau scluruh kckuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungawaban, serta penpawasan Kecuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Dacrah. i t
(4)Pcjabat Perangkat Dacrah sebagnimuna dimaksud pada ayat (3)
(3)
(6)terdiri atas:
a.Sckretaris Daerah sclaku koordinator Pengclolaan Keuangan Dacrah;
b.Kepala SKPKP selaku PPKD; dan c.
Kepala SKPN sciaku PA. Pelimpahan sebagian atau sehiruh kckuasaan sebaguimana dimaksuc pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang menicrintal:kun, menguji, dan INCHeTINu, atau Mengehiarkan uang. Pclimpahan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan dengan Keputusan Buparti.