DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentanf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023; ¢. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ... 10. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan2. Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4, 5. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan6. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 7. 8. . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan9. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan ... 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22.Peraturan ...
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

APBD tterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.550.478.806.098 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.291.604.055.908
b.Belanja Daerah Rp. 1.550.478.806.098 Surplus/(Defisit) Rp.(258.874.750.190)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Rp. 258.874.750.190
2. 2.Pengeluaran Rp. 0) Pembiayaan Netto Rp 258.874.750.190 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 6)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.291.604.055.908 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan Asli Daerah;
b.pendapatan Transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pasal ...

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.137.616.062.882 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.348.955.359, (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.852.957.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_ direncanakan sebesar Rp.1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.794.975.679 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.153.987.993.026 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah; Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.055.289.229.705 (satu triliun lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0, yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0O. Pasal ...

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.550.478.806.098 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: ao 7p

(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.141.724.861.374 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.662.586.919.284 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.939.780.890 (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.014.510.000 (empat miliar empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.183.651.200 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). (1

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.146.268.090.671 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e.belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)}. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.362.513.443 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

(4)Belanja ...
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.852.899.870 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.79.624.535.068 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.178.142.290 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.656.934.112 (lima belas miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.246.828.919.941 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.195.951.893 (lima miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.241.632.968.048 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…