DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.509.154.519.153 (satu triliun lima ratus sembilan miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b. . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang... 1 2. 3. 4. 10. 11. 12. 13. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 6. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri 7. Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan8. Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan... 9. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan... Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

APBD tterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.619.022.897.349 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.509.154.519.153
b.Belanja Daerah Rp. 1.619.022.897.349 Surplus / (Defisit) Rp. (109.868.378.196)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Rp. 109.868.378.196
2. 2.Pengeluaran Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 109.868.378.196 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.186.975.000.326 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.821.307.363 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi...
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.702.212.500 (tiga miliar tujuh ratus dua juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c_ direncanakan sebesar Rp. 1.306.430.140 (satu miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 577.145.050.323 (lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.297.475.061.634, (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah; Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.218.805.378.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.619.022.897.349 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer;

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
(2)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.245.407.211.007 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.506.393.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 465.860.558.975 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
(3)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.869.332.246 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e.belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.793.422.494 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.965.766.196 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.022.752.846 (lima puluh tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.057.390.710 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.555.578.682 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.190.775.414 (dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.123.100.132 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta seratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…