DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 3) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016- 2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaiman telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5S. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 8).
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 3). Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan BUPATI INDRAGIRI HULU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016-2021 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 1, Ketentuan Pasal 1 angka 3,angka 4, diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPUPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 ( dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005-2025. 4. 6.

7.Rencana... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan mulai tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Indragiri Hulu untuk priode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) Tahun. 7. 8. 9.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12.Misi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi. 13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : a. h. i. Pendahuluan;

b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BABII] : Gambaran Keuangan Daerah d. e f. - BABV _Visi, Misi, Tajuan dan Sasaran; Vv BAB VI_: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah BAB VIl_ : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

: Penutup.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Renstra PD.

4.Ketentuan... g.
4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RPJMD beserta perubahannya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD beserta perubahannya dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7.a, sehingga Pasal 7.a berbunyi sebagai berikut : Pasal 7.a Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyusunan RKPD dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada perubahan RPJMD ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat, pada tanggal 29 April 2019 TI INDRAGIRI HULU, H. YOPI ARIANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 24 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU H. HENDRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 7 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU (6.33.A/2019) I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULUTAHUN 2016-2021 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu, RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan memperhatikan, RPJP Nasional, RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJUMD) Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016- 2021. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 7.a Cukup jelas

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

: Penutup.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

: Penutup.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014