DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemilihan Kuwu; Tim Pengawas Pemilihan Kuwu; Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kuwu; Pembiayaan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Khusus; Ketentuan Tambahan; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pemilihan Kuwu Serentak adalah pemilihan Kuwu yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
13.Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
14.Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
15.Panitia Pemilihan Kuwu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kuwu.
16.Bakal Calon adalah penduduk desa setempat dan/atau desa hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk menjadi bakal calon Kuwu.
17.Calon Kuwu adalah bakal calon Kuwu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
18.Calon Terpilih adalah calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu.
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kuwu.
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu.
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kuwu atau tim sukesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak- banyaknya.
23.Hari adalah hari kerja.
24.Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu.

BAB II

PEMILIHAN KUWU

Pasal 2

(1)Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
(2)Pemilihan Kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.Tahapan Persiapan;
2. b.Tahapan Pencalonan;
3. c.Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4. d.Tahapan Penetapan.
(4)Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(5)Waktu pelaksanaan hari “H” pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kuwu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
(2)Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kuwu kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Pemilihan Kuwu terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kuwu;
(2)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
(3)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan kuwu di daerah;
2. b.memfasilitasi pencetakan surat suara;
3. c.memfasilitasi kotak suara dan bilik suara;
4. d.menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan kuwu;
5. e.mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kuwu;

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kuwu.
(2)Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pamong Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
(3)BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu.
(4)Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih.
(5)Ketentuan mengenai jumlah Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kuwu.
(7)Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kuwu kepada Bupati melalui Camat;
3. c.memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kuwu;
4. d.menerima pendaftaran bakal calon kuwu;
5. e.menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kuwu yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
6. f.menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon kuwu yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kuwu yang berhak dipilih;
7. g.melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
8. h.mengumumkan nama-nama calon kuwu yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu;
9. i.melakukan pengundian nomor urut dan penentuan urutan posisi tempat duduk searah jarum jam bagi calon kuwu yang berhak dipilih;
10. j.menetapkan tata tertib Kampanye;
11. k.menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kuwu, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
12. l.melaksanakan pemilihan Kuwu;
13. m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kuwu; dan
14. n.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD.
(8)Panitia Pemilihan Kuwu dapat membentuk Panitia Pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
(9)Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
(10)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Naskah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil- adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 7

(1)Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan legalisasi dan/atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi yang menaungi lembaga tersebut.
4. d.berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. e.sehat jasmani dan rohani.
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
7. g.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
11. k.berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Indramayu;
12. l.belum pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat;
13. m.Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari induk organisasi lembaganya.
(2)Putra desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g adalah seseorang yang lahir di desa yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk desa lain atau yang bersangkutan lahir sebelum desa dimekarkan.
(3)Putra desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kuwu harus memberikan bukti secara tertulis bahwa yang bersangkutan benar berasal dari desa tersebut.
(4)Bukti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan, bermaterai cukup dan disaksikan rekan sejawat semasa tinggal di desa tersebut serta dilampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) para saksi, paling sedikit 5 (lima) orang serta diketahui oleh Kuwu.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (3) dan ayat (4) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kuwu.

Pasal 8

(1)Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kuwu ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kuwu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
(3)Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kuwu atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan Kuwu atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusannya bahwa proses pemilihan kuwu dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
(4)Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi Akademik.
(5)Seleksi Akademik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan Kuwu
(6)Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi Akademik kepada Bupati.
(7)Hasil seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kuwu untuk menetapkan calon Kuwu yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
(8)Dalam melaksanakan seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5 Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di Daerah.

Pasal 9

(1)Kuwu atau Penjabat Kuwu yang akan mencalonkan Kuwu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon kuwu sampai dengan penetapan calon kuwu terpilih.
(2)Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal Kuwu atau Penjabat Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa/Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.
(4)Dalam hal Sekretaris Desa/Juru Tulis yang menjadi Penjabat Kuwu mendaftarkan diri menjadi calon Kuwu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kuwu tersebut, Camat atas nama Bupati menunjuk PNS dilingkup kerjanya sebagai pelaksana harian.

Pasal 10

(1)Sekretaris Desa/Juru Tulis dan Pamong Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kuwu sampai dengan penetapan calon kuwu terpilih.
(2)Pengajuan cuti Sekretaris Desa/Juru Tulis yang PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diajukan cutinya kepada pembina kepegawaian daerah.
(3)Pengajuan cuti Sekretaris Desa/Juru Tulis, dan/atau Pamong Desa yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kuwu, dan apabila Kuwu di desa bersangkutan ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada penjabat Kuwu, dan apabila penjabat Kuwu ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana harian Kuwu.
(4)Tugas Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kuwu dan/atau penjabat Kuwu dan/atau pelaksana harian Kuwu.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…