DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pemilihan kuwu, tim pengawas pemilihan kuwu, penyelesaian perselisihan pemilihan kuwu, pembiayaan, ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. 7
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
9.Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8
11.Musyawarah Desa yang dimaksud disini adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kuwu Antar Waktu.
12.Pemilihan Kuwu Serentak adalah pemilihan kuwu yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
14.Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu.
15.Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan kuwu.
16.Panitia Pemilihan Kuwu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kuwu. 9
17.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal biaya pemilihan kuwu yang akan diterima oleh setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan kuwu dengan penghitungan secara merata untuk honorarium panitia pemilihan kuwu, panitia pembantu, Linmas Desa, alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara, Alat Tulis Kantor, dan biaya makan minum rapat-rapat panitia dan kegiatan lainnya.
18.Alokasi Formula adalah alokasi biaya pemilihan kuwu yang diterima oleh setiap Desa menyelenggarakan pemilihan kuwu dengan penghitungan secara proporsional untuk honorarium Badan Permusyawaratan Desa, honorarium petugas validasi data pemilih, cetak surat pemberitahuan, cetak surat undangan dan tanda terima serta cetak surat suara.
19.Calon Kuwu adalah bakal calon kuwu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu.
20.Calon Kuwu Terpilih adalah calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kuwu.
21.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kuwu. 10
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kuwu.
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kuwu atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak- banyaknya.
25.Hari adalah hari kerja.
26.Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu.

BAB II

PEMILIHAN KUWU

Pasal 2

(1)Pemilihan kuwu dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah. 11
(2)Pemilihan kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu akhir jabatan kuwu di wilayah daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
(3)Pemilihan kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Pemilihan kuwu dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.Tahapan Persiapan;
2. b.Tahapan Pencalonan;
3. c.Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
4. d.Tahapan Penetapan.
(5)Pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 12
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Persiapan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kuwu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan kuwu oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kuwu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 13
d.perencanaan biaya pemilihan kuwu diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kuwu; dan
e.persetujuan biaya pemilihan kuwu dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 4

(1)Penyelenggara pemilihan kuwu terdiri atas panitia pemilihan tingkat kabupaten dan panitia pemilihan kuwu.
(2)Bupati membentuk panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(3)BPD membentuk panitia pemilihan kuwu dengan Keputusan BPD.
(4)Panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 5

(1)Panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati. 14
(2)Panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kuwu terhadap panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten;
3. c.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kuwu tingkat kabupaten;
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kuwu. 15
(2)Panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pamong desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
(3)BPD dan penjabat kuwu tidak dapat merangkap sebagai panitia pemilihan kuwu.
(4)Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara panitia pemilihan kuwu dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan kuwu.
(5)Panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dan mengumumkannya;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga/perangkat daerah dan instansi terkait;
5. e.menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kuwu, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya; 16
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan dan melaporkannya kepada BPD;
7. g.mengumumkan nama-nama calon kuwu yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu;
8. h.melakukan pengundian nomor urut dan penentuan urutan posisi tempat duduk searah jarum jam bagi calon kuwu yang berhak dipilih;
9. i.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
10. j.menetapkan tata cara dan tata tertib pelaksanaan kampanye;
11. k.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
12. l.melaksanakan pemungutan suara;
13. m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kuwu;
14. n.menetapkan calon kuwu terpilih; dan
15. o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD. 17
(6)Panitia pemilihan kuwu dapat membentuk panitia pembantu untuk menunjang kelancaran tugas panitia pemilihan kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa selain BPD, ketua RW dan ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh panitia pemilihan kuwu.
(7)Sebelum melaksanakan tugasnya panitia pemilihan kuwu diambil sumpah/janji oleh ketua BPD.
(8)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dengan naskah sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 18

Pasal 7

Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.berbadan sehat;
g.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian Resor Indramayu;
h.bersedia dicalonkan menjadi kuwu;
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 19
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
k.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil tes urine dari pejabat yang berwenang;
m.tidak pernah sebagai kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari Camat setempat;
n.Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari induk organisasi lembaganya; dan 20
o.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai Politiknya.

Pasal 8

(1)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang mendaftar sebagai bakal calon, panitia pemilihan kuwu memperpanjang waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada yang mendaftar, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kuwu dan mengangkat penjabat kuwu dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
(4)Panitia pemilihan kuwu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. 21
(5)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kuwu serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
(6)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.
(7)Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, panitia pemilihan kuwu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir untuk selanjutnya panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(8)Seleksi Akademik dilaksanakan oleh panitia pemilihan kuwu kabupaten atas permintaan panitia pemilihan kuwu.
(9)Panitia pemilihan kuwu kabupaten melaporkan hasil seleksi akademik kepada Bupati.
(10)Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pemilihan kuwu untuk menetapkan calon kuwu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu. 22
(11)Dalam melaksanakan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) panitia pemilihan kuwu kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di daerah.
(12)Penetapan calon kuwu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 9

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kuwu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kuwu berakhir, Bupati mengangkat penjabat kuwu dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah. 23

Pasal 10

(1)Kuwu yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan desa untuk kepentingan sebagai calon kuwu.
(4)Dalam hal kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…