DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 17 pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Obyek Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan, Pelaksanaan Lelang Sewa , Tata Cara Lelang, Surat Ijin Menggarap, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 3 dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 6 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENGELOLAAN TANAH RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN. 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kuwu beserta pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
9.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
10.Tim Pembinaan dan Tim Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur- unsur ditingkat kabupaten.
11.Tim Monitoring adalah Tim yang dibentuk oleh Camat.
12.Tim Pelaksana Lelang adalah tim lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dibentuk oleh Kuwu.
13.Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu. 9
14.Harga lelang adalah harga sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang telah ditetapkan dalam acara lelang secara terbuka.
15.Kas Desa adalah Kas Desa setempat.
16.Surat Ijin Menggarap yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap pemenang lelang tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
17.Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan adalah kegiatan melelangkan sewa garapan tanah rawa dan tanah eks pengangonan kepada masyarakat umum, bersifat terbuka yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang.
18.Peserta lelang adalah setiap orang yang mengikuti lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan.

BAB II

OBYEK TANAH RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

Pasal 2

(1)Obyek tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang secara faktual dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah desa. 10
(2)Pencatatan obyek tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Peraturan Bupati.
(3)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan dan/atau pernyataan tertulis dari kuwu mengenai jumlah bidang obyek, luasan obyek dan letak/blok/persil obyek sesuai buku rincikan tanah/letter C desa.

BAB III

PELAKSANAAN LELANG SEWA

Pasal 3

(1)Pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
(2)Tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun disewakan dengan sistem lelang kepada masyarakat secara terbuka.
(3)Penjadwalan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu berkewajiban mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 11
(4)Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, sekurang kurangnya terdiri atas :
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Keuangan Daerah;
3. c.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. d.Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2)Camat membentuk Tim Monitoring lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan, yang terdiri dari unsur-unsur terkait tingkat kecamatan, sekurang kurangnya terdiri atas :
1. a.Sekretaris Kecamatan;
2. b.Komandan Rayon Militer;
3. c.Kepala Kepolisian Sektor;
4. d.Kepala Seksi Pemerintahan; dan
5. e.Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. 12
(3)Kuwu membentuk Tim Pelaksana Lelang dengan Keputusan Kuwu, sekurang kurangnya terdiri atas :
1. a.Juru Tulis;
2. b.Pamong Desa yang membidangi tanah;
3. c.Unsur Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. d.Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
(4)Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang yang diketuai oleh Juru Tulis.
(5)Pada saat pelaksanaan lelang dapat melibatkan tim Pembinaan dan Pengawasan, dan DPRD.

BAB IV

TATA CARA LELANG

Pasal 5

(1)Tim Pelaksana Lelang mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang, yang ditempatkan di tempat terbuka dalam bentuk pamflet dan melalui media elektronik. 13
(2)Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilakukan secara terbuka untuk umum di Kantor Kuwu atau di tempat lain dalam wilayah desa bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Camat.
(3)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Lelang dengan dihadiri oleh peserta lelang, Tim Monitoring, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat.
(4)Peserta lelang harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Tim Pelaksana Lelang uang jaminan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai lelang tahun sebelumnya sebagai bukti kesiapan untuk ikut lelang.
(5)Jadwal lelang dibuat oleh Tim Pelaksana Lelang dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 6

(1)Tim Pelaksana Lelang membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang pada setiap pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan,
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Tim Monitoring dan Tim Pembinaan dan Pengawasan. 14

Pasal 7

(1)Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.
(2)Dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, Tim Pelaksana lelang mengupayakan adanya peningkatan harga lelang setiap tahunnya.
(3)Dalam hal tidak tercapai harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lelang ditangguhkan selama 10 (sepuluh) hari kalender, untuk mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang mengajukan harga lelang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
(2)Pemenang lelang harus membayar lunas atau 100% (seratus persen) dari harga lelang seketika setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pelaksana lelang. 15
(3)Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar 100% (seratus persen) dari harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi kedua dengan syarat penawaran harga lelang sekurang- kurangnya sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.
(4)Dengan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka uang jaminan dikembalikan setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi dan dimasukkan dalam kas desa.

Pasal 9

(1)Pemenang lelang membayar uang sewa kepada Panitia Pelaksana lelang dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)Hasil lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan diberikan seluruhnya atau 100% (seratus persen) kepada pemerintah desa setempat, dan dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan. 16

BAB V

SURAT IJIN MENGGARAP

Pasal 10

(1)Bupati mendelegasikan penandatangan SIM kepada Camat.
(2)Kepada pemenang lelang diberikan SIM.
(3)SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun musim tanam, terhitung sejak tanggal penerbitan SIM.
(4)Bagi penggarap tanah rawa dan tanah eks pangangonan harus dapat membuktikan legalitas formal dalam bentuk surat keterangan dari pemenang lelang selaku pemegang SIM.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2013