DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 587

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang desa dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, tata cara penyusunana peraturan di desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama desa, lembaga kemasyaratan desa dan lembaga adat desa, BUMDesa, pengelolaan tanah rawa dan tanah eks pengangonan, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia terutama di Kabupaten Indramayu, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera;
c.bahwa dalam rangka penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai desa di Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang baru dan lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, perlu diganti;
d.bahwa dalam rangka penyederhanaan regulasi di daerah, dipandang perlu menggabungkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa menjadi satu Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
16.Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu.
17.Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
18.Pemilihan Kuwu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kuwu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19.Pemilihan Kuwu Antar Waktu adalah mekanisme yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kuwu yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
20.Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
21.Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kuwu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu.
22.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal biaya pemilihan Kuwu yang akan diterima oleh setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan penghitungan secara merata untuk honorarium Panitia Pemilihan Kuwu, panitia pembantu, satuan pelindungan masyarakat desa, alat kelengkapan tempat pemungutan suara, alat tulis kantor dan biaya makan minum rapat panitia dan kegiatan lainnya.
23.Alokasi Formula adalah alokasi biaya pemilihan Kuwu yang diterima oleh setiap Desa menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan penghitungan secara proporsional untuk honorarium Badan Permusyawaratan Desa, honorarium petugas validasi data pemilih, cetak surat pemberitahuan, cetak surat undangan dan tanda terima serta cetak surat suara.
24.Bakal Calon Kuwu adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan awal untuk mencalonkan diri sebagai kuwu kepada panitia pemilihan kuwu untuk mengikuti pencalonan kuwu.
25.Calon Kuwu adalah bakal Calon Kuwu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
26.Calon Kuwu Terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu.
27.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kuwu.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu.
29.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
31.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kuwu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
34.Penasehat adalah pengurus BUMDesa yang bertugas sebagai penasehat, pemberi saran dan pengawasan.
35.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
36.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.
37.Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
40.Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional BUMDesa.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
42.Anggota Pengurus adalah unsur pelaksana pembantu direksi yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDesa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
43.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
44.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
45.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
46.Tahun Buku adalah tahun pembukuan dalam pengelolaan BUMDesa yang menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
47.Manajemen Usaha adalah kegiatan menggerakkan pelaku dalam keterkaitan usaha pengelolaan BUMDesa untuk mencapai tujuan, melalui prinsip sistem pengawasan yang mapan, sistem administrasi/pembukuan yang sederhana, dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaaan terpisah dari kekayan desa lainnya serta struktur organisasi yang sederhana dan kaya fungsi.
48.Rapat Umum adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa dalam membahas kegiatan usaha maupun pengembangan usaha dalam lingkup BUMDesa.
49.Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
50.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
51.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
52.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
53.Tanah Bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan asal usul, diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan Kuwu, Pamong Desa dan biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
54.Tanah Titisara adalah tanah asli milik desa yang berdasarkan asal usul, yang semula diperuntukkan sebagai dana untuk pembangunan desa.
55.Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa.
56.Pasar Desa adalah bagian dari kekayaan desa, baik tanah dan bangunannya asli dibangun dan diadakan oleh pemerintah desa, serta merupakan pendapatan asli desa.
57.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
58.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
59.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
60.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
61.Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur ditingkat kabupaten.
62.Tim Monitoring adalah Tim yang dibentuk oleh Camat.
63.Tim Pelaksana Lelang adalah tim lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dibentuk oleh Kuwu.
64.Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu.
65.Harga lelang adalah harga sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang telah ditetapkan dalam acara lelang secara terbuka.
66.Kas Desa adalah Kas Desa setempat.
67.Surat Ijin Menggarap yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap pemenang lelang tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
68.Lelang Sewa Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan adalah kegiatan melelangkan sewa garapan tanah rawa dan tanah eks pengangonan kepada masyarakat umum, bersifat terbuka yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang.
69.Peserta lelang adalah setiap orang yang mengikuti Lelang Sewa Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
70.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan Desa;
b.kewenangan Desa;
c.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
d.hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa;
e.tata cara penyusunan peraturan di Desa;
f.keuangan dan kekayaan Desa;
g.pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
h.kerja sama Desa;
i.lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa;
j.BUMdesa;
k.Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan; dan
l.pembinaan dan pengawasan Desa;

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Desa.

Pasal 4

(1)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
(3)Pembentukan desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
(4)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau blok.
(3)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
(4)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 8

(1)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)Bupati setelah menerima laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Desa dan pemberdayaan masyarakat, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan unit sekretariat yang melaksanakan fungsi peraturan perundang- undangan
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.verifikasi administrasi; dan
2. b.verifikasi teknis.
(4)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
(5)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
(6)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)untuk:
1. a.verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
2. b.verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
3. c.verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
4. d.verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
5. e.verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
6. f.verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
(7)Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf f untuk mengecek ketersedian:
1. a.sarana perkantoran tempat penyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;
2. b.kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
(8)Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(9)Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
(10)Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 10

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Isi peraturan

Teks587PDFHirarki

Memuat teks peraturan…