DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang dinas daerah kabupaten indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 38.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. a.Kepala.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, membawahkan :
  1. 1.Seksi Bantuan Sosial;
  2. 2.Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  3. 3.Seksi Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan.
4. d.Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  1. 1.Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia;
  2. 2.Seksi Tuna Sosial;
  3. 3.Seksi Penyandang Cacat.
5. e.Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  3. 3.Seksi Transmigrasi.
6. f.Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
  2. 2.Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  3. 3.Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
7. g.UPTD.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. a.Kepala.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
  1. 1.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  2. 2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
  3. 3.Seksi Pengendalian Operasional.
4. d.Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
  1. 1.Seksi Kepelabuhanan;
  2. 2.Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi.
5. e.Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  2. 2.Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
  3. 3.Seksi Aplikasi Telematika dan Penyajian Data Elektronik.
6. f.UPTD.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. a.Kepala.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Tata Teknis Irigasi, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Irigasi;
  2. 2.Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi;
  3. 3.Seksi Tata Guna Air.
4. d.Bidang Pengembangan dan Penanggulangan Sumber Daya Air, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengairan;
  2. 2.Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
  3. 3.Seksi Penanggulangan Sumber Daya Air.
5. e.Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Hidrologi dan Hidrometri;
  2. 2.Seksi Pendayagunaan Air dan Pemeliharaan;
  3. 3.Seksi Penataan Aset Pengairan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
6. f.Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pertambangan;
  2. 2.Seksi Energi dan Kelistrikan;
  3. 3.Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.
7. g.UPTD.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
1. a.Kepala.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Kependudukan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendaftaran;
  2. 2.Seksi Migrasi Penduduk dan Penduduk Rentan.
4. d.Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
  2. 2.Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak, serta Perubahan Kewarganegaraan.
5. e.Bidang Pengelolaan Dokumen Informasi Kependudukan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
  2. 2.Seksi Data;
  3. 3.Seksi Dokumentasi dan Informasi.
6. f.UPTD.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 14 - 7 - 2014 BUPATI INDRAMAYU, Cap/ttd ANNA SOPHANAH Diundangkan di Indramayu pada tanggal 14 - 7 - 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN : 2014 NOMOR : 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 81/2014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 2 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU ============================================= KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI BANTUAN SOSIAL SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKSI KESEJAHTERAAN ANAK DAN LANJUT USIA SEKSI TUNA SOSIAL SEKSI PENYANDANG CACAT BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL KEP BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAMAYU ================================================ UP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA SEKSI KEPELABUHANAN SEKSI LALU LINTAS LAUT DAN NAVIGASI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN LAUT KEP BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN INDRAMAYU ==================================== UP SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN BIDANG TATA TEKNIS IRIGASI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENANGGULANGAN SUMBER DAYA AIR KEP BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU ====================================== UP SEKSI PENINGKATAN DAN REHABILITASI IRIGASI SEKSI TATA GUNA AIR SEKSI PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEKSI PENANGGULANGAN SUMBER DAYA AIR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEPENDUDUKAN BIDANG CATATAN SIPIL KEP SEKSI PENDAFTARAN SEKSI MIGRASI PENDUDUK DAN PENDUDUK RENTAN SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN SEKSI PENCATATAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGANGKATAN, PENGAKUAN, DAN PENGESAHAN ANAK, SERTA PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN UP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG …………………………………..

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…