DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3.Bupati adalah Bupati Indramayu;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu; 5
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Indramayu;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indramayu;
9.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu;
10.Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu;
11.Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu; 6
12.Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati Indramayu di bidang pengkajian isu-isu strategis pemerintahan daerah;
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu;
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 7
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
7. 7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 8
10. 10.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 15.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. 17.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
18. 18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 9
20. 20.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
21. 21.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
22. 22.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
23. 23.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 10

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Anjatan, dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Arahan, dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Balongan, dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Bangodua, dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Bongas, dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Cantigi, dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Cikedung, dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Gabuswetan, dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Gantar, dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Haurgeulis, dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Indramayu, dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Jatibarang, dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Juntinyuat, dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Kandanghaur, dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Karangampel, dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Kedokanbunder, dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Kertasemaya, dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Krangkeng, dengan Tipe A; 11
19. s.Kecamatan Kroya, dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Lelea, dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Lohbener, dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Losarang, dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Pasekan, dengan Tipe A;
24. x.Kecamatan Patrol, dengan Tipe A;
25. y.Kecamatan Sindang, dengan Tipe A;
26. z.Kecamatan Sliyeg, dengan Tipe A; aa. Kecamatan Sukagumiwang, dengan Tipe A; bb. Kecamatan Sukra, dengan Tipe A; cc. Kecamatan Terisi, dengan Tipe A; dd. Kecamatan Tukdana, dengan Tipe A; ee. Kecamatan Widasari, dengan Tipe A;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 12
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat UPT berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. 13

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat UPT berupa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 14

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019