DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Indramayu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pemerintahan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 3 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 4 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD. 7
9.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
10.Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13.Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
14.Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 8
15.Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu.
16.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 9
21.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22.Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
23.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 10
25.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
26.Tanah Bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan asal usul, diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan kuwu, pamong desa dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
27.Tanah Titisara adalah tanah asli milik desa yang berdasarkan asal usul, yang semula diperuntukkan sebagai dana untuk pembangunan desa.
28.Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa.
29.Pasar Desa adalah bagian dari kekayaan desa, baik tanah dan bangunannya asli dibangun dan diadakan oleh pemerintah desa, serta merupakan pendapatan asli desa.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 11
31.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
(3)Pembentukan desa diprakarsai oleh :
1. a.pemerintah; atau
2. b.pemerintah daerah. 12

Pasal 3

(1)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di daerah.
(2)Prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Pembentukan desa harus memenuhi syarat :
1. a.batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati; 13
7. g.sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. i.cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
(4)Cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. 14

Pasal 5

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa :

a.pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa. 15
(3)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan desa persiapan.
(2)Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 16
(5)Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur.
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
(3)Kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode desa induknya.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kuwu persiapan.
(5)Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. 17
(6)Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kuwu induknya.
(7)Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
1. a.penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan pamong desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-desa.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat kuwu desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. 18

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…