DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jayapura dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; jabatan perangkat daerah; pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 681); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jayapura.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 3
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jayapura.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jayapura.
13.Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.
14.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.
15.Distrik adalah Distrik-distrik di Kabupaten Jayapura.
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Jayapura.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 4
9. 9.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpertanian;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
21. 21.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
22. 22.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan dan Perindustrian; dan
24. 24.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan 5
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Distrik Sentani dengan Tipe A;
2. b.Distrik Sentani Timur Tipe A;
3. c.Distrik Waibu Tipe A;
4. d.Distrik Kemtuk Tipe A;
5. e.Distrik Kemtuk Gresi Tipe A;
6. f.Distrik Nimboran Tipe A;
7. g.Distrik Nimbokrang Tipe A;
8. h.Distrik Namblong Tipe A;
9. i.Distrik Unurum Guay Tipe A;
10. j.Distrik Yapsi Tipe A;
11. k.Distrik Kaureh Tipe A;
12. l.Distrik Depapre Tipe A;
13. m.Distrik Demta Tipe A;
14. n.Distrik Sentani Barat Tipe B;
15. o.Distrik Ebungfauw Tipe B;
16. p.Distrik Gresi Selatan Tipe B;
17. q.Distrik Airu Tipe B;
18. r.Distrik Yokari Tipe B; dan
19. s.Distrik Ravenirara Tipe B.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas 3 (tiga) Asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.

Pasal 5

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas 3 (tiga) Bagian. 6
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 6

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian.
(3)Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 7

(1)Dinas Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16, angka 18 dan angka 19, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 8

(1)Dinas Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 9

(1)Dinas Daerah dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, angka 17 dan angka 20, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 10

(1)Badan Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian. 7
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) sub Bidang.

Pasal 11

(1)Badan Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4 dan angka 5, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…