Pemerintah Kabupaten Jayapura
Diperbarui 8 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura
Pemerintah Kabupaten Jayapura memegang mandat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. Sebagai entitas pemerintahan di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jayapura bertanggung jawab langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura mencakup aspek regulatory, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulatory, pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari tata ruang hingga perizinan. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, sementara aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang.
Pemerintah Kabupaten Jayapura mengimplementasikan beberapa program strategis, seperti penyusunan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Selain itu, terdapat program terkait Indeks Pembangunan Keluarga Daerah (IPKD) untuk peningkatan kualitas keluarga, serta pengelolaan Dana Desa Alokasi (DDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Intervensi ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Jayapura berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Partisipasi dalam program nasional seperti KMAN VI (Kongres Masyarakat Adat Nusantara) menunjukkan peran aktif dalam isu-isu adat dan budaya. Melalui pengelolaan Dana Desa Alokasi (DDA), pemerintah daerah turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan yang menjadi agenda nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk berbagai layanan penting, termasuk pengurusan perizinan melalui layanan perizinan online dan pengaduan masyarakat melalui E-LAPOR. Akses informasi publik juga tersedia melalui PPID Kabupaten Jayapura, serta layanan terkait administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Layanan online seperti LPSE dan Command Center juga memfasilitasi interaksi antara warga dan pemerintah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta program-program strategis yang terencana, pemerintah daerah ini berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan berbagai layanan, baik secara langsung maupun daring, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi bagi warga negara.
Profil lembaga belum dilengkapi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan sasaran; kewenangan penanaman modal; kebijakan penanaman modal; pengembangan penanaman modal; peran serta masyarakat; ketenagakerjaan; insentif dan kemudahan penanaman modal; pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal; sanksi administratif; penyidikan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2017
Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri. Setiap pendirian usaha Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perusahaan Industri wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Izin Perluasan. Izin Perluasan diberikan oleh Bupati. Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan IUI baik dilokasi lama maupun baru. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, Pembentukan Sementara IUI dan Pencabutan IUI.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2023
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penataan kampung; kewenangan kampung; penyelenggaraan pemerintahan kampung; musyawarah kampung; peraturan kampung; pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan; kerjasama kampung; dan pembinaan dan pengawasan kampung. Penataan Kampung meliputi: pembentukan kampung; penghapusan kampung; perubahan status kampung; dan Penggabungan Kampung. Pembentukan kampung dapat diprakarsai oleh: pemerintah; pemerinta provinsi; dan pemerintah kota/kabupaten. Penghapusan kampung dapat dilakukan karena: tidak layak berdasarkan hasil kajian dan verifikasi tim; dan kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Perubahan status kampung meliputi: kampung menjadi kelurahan; kampung menjadi kampung adat; dan kampung adat menjadi kampung. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh perangkat kampung. Perangkat Kampung terdiri atas: sekretariat kampung; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017
BUMK didirikan dengan maksud sebagai wadah penggerak seluruh aktivitas usaha masyarakat di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kampung. BUMK dapat berbentuk: Perusahaan Kampung; atau Perusahaan Perseroan. BUMK berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Kampung yang bersangkutan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari: Penasihat; Pelaksana Operasional; dan Dewan Pengawas. Penasihat dijabat secara melekat (ex officio) oleh Kepala Kampung yang bersangkutan. Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola serta mengembangkan BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dewan Pengawas mewakili kepentingan masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura No. 1 Tahun 2015
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud, tujuan dan lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2017
Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 kepada: PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam bentuk uang sebesar Rp.54.600.838.101,00 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah); Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dalam bentuk aset sebesar Rp.29.183.505.852 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), dalam bentuk uang non tunai sebesar Rp.34.382.815.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dan tunai sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah); Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura dalam bentuk aset tanah/bangunan sebesar Rp.44.719.374.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2023
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.