RPMT = Jumlah Indeks Variable x Tarif Retribusi Jumlah Variable Atau (Pemerintah Daerah pilih salah satu metode) RPMT = Hasil Perkalian Indeks Variable x Tarif Retribusi Penetapan tarif:
a.pembebanan biaya kepada provider dapat berupa tarif tunggal atau tarif variable (bervariasi);
b.untuk tarif tunggal, maka setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara);
untuk tarif variable, maka setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara, perbedaan tersebut dengan menggunakan variable/faktor tertentu. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 28 September 2017 BUPATI JAYAPURA, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si. Diundangkan di Sentani pada tanggal 29 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195901141984101002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 4 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, RISCHARD LATUKOLAN, SH. PENATA TK.I NIP. 197208201993041001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 05/2017 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependudukan, khususnya Pasal 79A maka pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan /atau akibat perubahan elemen data, tidak dipungut biaya. Begitu pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka bentuk pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya kesehatan. Dengan tidak dipungut biaya bagi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan maupun pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang setiap pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan sipil serta pelayanan kesehatan perlu diubah agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 4