(1)SIUP Budidaya berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kegiatan usaha perikanan tersebut beroperasi.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP) ditetapkan sebagai berikut:
Jenis Perizinan Tarif A. Untuk usaha perikanan budidaya - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): 1) Di Air Tawar
a.Pembenihan dengan luas areal :
- 0,75 Ha - 1 Ha Rp 500.000/izin - > 1 Ha Rp 750.000/izin
b.Pembesaran - Kolam Air Tenang 2 Ha Rp 1.000.000/izin - Kolam Air Deras 5 unit (1 unit = 100 m2) Rp 1.000.000/izin - Keramba 50 petakan Rp 1.000.000/izin - Keramba Jaring Apung 50 petakan Rp 1.000.000/izin
2) Di Air Payau
a.Pembenihan dengan luas areal - 0,5 Ha Rp 750.000/izin - > 0,5 Ha Rp1.000.000/izin
b.Pembesaran dengan luas areal - 5 Ha Rp 1.000.000/izin - > 5 Ha Rp 1.500.000/izin B. Pungutan Hasil Perikanan Budidaya 1% x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan dan pembenihan di lokasi pembudidayaan/tahun Pasal II 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 28 September 2017 BUPATI JAYAPURA, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si Diundangkan di Sentani pada tanggal 29 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195901141984101002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 5 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, RISCHARD LATUKOLAN, SH. PENATA TK.I NIP. 197208201993041001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 06/2017 PENJELASAN 9 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Jayapura mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Hasil Penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Pajak Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, sub urusan perikanan tangkap pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil serta penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan daerah provinsi. Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura. Retribusi Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dihapus. Bahwa dengan adanya perubahan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu merubah ketentuan yang berkaitan dengan besarnya tarif retribusi izin gangguan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Jayapura diharapkan akan semakin mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. II. PASAL DEMI PASAL 10 Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 5