DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 55 Tahun 2023

Nomor: 55
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jayapura

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang analisis standar belanja kontruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10); 3
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3.Bupati adalah Bupati Jayapura.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
8.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.
9.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan dari suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) khusus untuk pekerjaan konstruksi (pembangunan fisik).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. 4

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. .

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI

Pasal 4

Analisis Standar Belanja Konstruksi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu pekerjaan konstruksi ( p e m b a n g u n a n f i s i k ) untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Pasal 5

(1)Komponen ASB terdiri dari :
1. a.Koefisien Harga Satuan; dan
2. b.Harga Satuan Pekerjaan.
(2)Koefisien Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka-angka jumlah kebutuhan bahan maupun tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan.
(3)Koefisien Harga Satuan yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini adalah Koefisien Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
(4)Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian komponen-komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan berlaku di wilayah tersebut.
(5)Harga satuan pekerjaan yang berlaku di Kabupaten Jayapura dibagi berdasarkan Wilayah Pembangunan yaitu :
1. a.Wilayah Pembangunan I;
2. b.Wilayah Pembangunan II;
3. c.Wilayah Pembangunan III;
4. d.Wilayah Pembangunan IV; dan
5. e.Wilayah Pembangunan Khusus.

Pasal 6

(1)Analisis Standar Belanja Konstruksi terdiri dari :
1. a.Analisis Standar Belanja Bangunan Gedung Negara dan rumah Negara;
2. b.Analisis Standar Belanja Perumahan dan Permukiman;
3. c.Analisis Standar Belanja jalan dan jembatan; dan
4. d.Analisis Standar Belanja pekerjaan sumber daya air.
(2)Analisis Standar Belanja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pasal 8

(1)Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk keuntungan/overhead dan pajak sebesar 26 % (dua puluh enam persen).
(2)Dalam hal terjadi perbedaan besaran Analisis Standar Belanja dan/atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Analisis Standar Belanja, maka usulan Analisis Standar Belanja tersebut dapat digunakan sepanjang rincian Analisis Standar Belanja yang diajukan oleh Perangkat Daerah secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dengan melampirkan Surat Peryataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 9

(1)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar analisis standar belanja (ASB) yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan ke Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura. 6

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 8 Juni 2023 PJ. BUPATI JAYAPURA, ttd TRIWARNO PURNOMO Diundangkan di Sentani pada tanggal 9 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ttd HANA S. HIKOYABI BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 55 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN THIMOTIUS TAIME, SH PENATA TK.I NIP. 198406122010041003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…