(1)Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan dengan rincian sebagai berikut:
NO. TAHUN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL (Rp) JUMLAH (Rp) 1 s.d 2013 25.015.000.000 25.015.000.000 2 2014 3,515,000,000 28,530,000,000 3 2015 5,000,000,000 33,530,000,000 4 2016 8,030,838.101 41,560,838.101 5 2017 6,520,000,000 48,080,838.101 6 2018 6,520,000,000 54,600.838.101
(2)Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian sebagai berikut:
NO. TAHUN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL (Rp) JUMLAH (Rp) 1 s.d 2013 29.183.505.832 29.183.505.832 2 2014 2.000.000.000 31.183.505.832 3 2015 2.000.000.000 33.183.505.832 4 2016 36.382.815.000 69.566.320.832 5 2017 5.000.000.000 74.566.320.832 6 2018 2.000.000.000 76.566.320.832
(3)Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, dengan rincian sebagai berikut:
NO. TAHUN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL (Rp) ASET JUMLAH (Rp)
1.2014 - -
2.2015 4.000.000.000 19.945.260.000 23.945.260.000
3.2016 6.000.000.000 -
29.945.260.000
4.2017 2.000.000.000 24.774.114.000 56.719.374.000
5.2018 - - 56.719.374.000
(4)Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan serta hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah.
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 21 Desember 2017 BUPATI JAYAPURA, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si Diundangkan di Sentani pada tanggal 22 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19590114 198410 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 9 salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, RISCHARD LATUKOLAN, SH. PENATA TK.I NIP. 197208201993041001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 9/2017 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Jayapura. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada Perusahan Daerah Baniyau yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL