DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah meliputi: pajak hotel dan pajak restoran. Tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah meliputi: mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien; meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah. Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online. Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak. Data transaksi usaha meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak. Alat perekam data transaksi usaha merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak. Alat perekam data transaksi usaha memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk. Bupati dapat menunjuk Bank Persepsi yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap pajak daerah. Sistem Online pelaporan transaksi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (selfassesment), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
d.bahwa perlu dilakukan peningkatan tatakelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melaksanakan Sistem Online pajak daerah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor5950);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 0 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 4
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Jayapura.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
13.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14.Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
15.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 5
17.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
18.Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya namun belum melewati Masa Pajak.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
21.Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
22.Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerimasetoran penerimaan Daerah.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
25.Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
26.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel dan pengusaha restoran.
27.Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi sertareal time.
28.Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
29.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
30.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank 6 kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
31.Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
32.Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
33.Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
(2)Penerapan system online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak hotel; dan
2. b.pajak restoran.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penerapan sistem online terhadap pajak daerah dilaksanakan atas dasar:

a.asas kepentingan umum;
b.asas ketertiban dan kepastian hukum;
c.asas proporsionalitas;
d.asas profesionalitas;
e.asas keterbukaan; dan
f.asas akuntabilitas.

Pasal 4

Tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah meliputi :

a.mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
b.meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; 7
d.memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

BAB V

PEREKAMAN DATA DAN TRANSAKSI USAHA

Pasal 6

(1)Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
(2)Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak.
(3)Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
(4)Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-Cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
(5)Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.Pelayanan hotel, meliputi:
  1. 1.Pembayaran sewa kamar;
  2. 2.pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
  3. 3.pembayaran jasa penunjang, untuk:
2. a.laundry;
3. b.telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
4. c.transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
5. d.service charge;
6. e.dan/atau sejenisnya. 8
  1. 4.Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
  2. 5.banquet, berupa :
7. a.persewaan ruang rapat; atau
8. b.ruang pertemuan.
9. b.pelayanan restoran, meliputi:
  1. 1.pembayaran makanan dan minuman;
  2. 2.pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
  3. 3.Pembayaran service charge; dan/atau
  4. 4.Pembayaran jasa boga/catering.

Pasal 7

(1)Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
(2)Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang per-hari.
(3)Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Pasal 8

(1)Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
(2)Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Bupati dapat menunjuk Bank Persepsi yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap pajak daerah.
(2)Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Persepsi.
(3)Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu). 9
(4)Dalam pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Pemerintah Daerah.
(5)Pelaksanaan operasional sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Bank Persepsi dengan Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
(6)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang- kurangnya memuat:
1. a.Jenis pelayanan yang diberikan;
2. b.Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
3. c.Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
4. d.Hak dan kewajiban;
5. e.Sanksi; dan
6. f.Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.
(2)Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…