DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jember

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
4.Bupati adalah Bupati Jember.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Jember.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
11.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember.
12.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Jember.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Camat.
15.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 3

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian Habis Tugas;
f.Rentang Kendali;
g.Tata Kerja Yang Jelas; dan
h.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah meliputi :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas merupakan Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C;
e.Badan merupakan Badan tipe A; dan
f.Kecamatan merupakan Kecamatan tipe A.

Pasal 5

(1)Dinas tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
2. b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang;
4. d.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
5. e.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 4
6. f.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
7. g.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
8. h.Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
9. i.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
10. j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
12. l.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
13. m.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
14. n.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
15. o.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
(2)Dinas tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
1. a.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
2. b.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
3. c.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, urusan pemerintahan bidang Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang;
4. d.Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
5. e.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang;
6. f.Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. 5
(3)Dinas tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :

1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
3.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Pasal 7

Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

1.Kecamatan Kaliwates ;
2.Kecamatan Patrang;
3.Kecamatan Sumbersari ;
4.Kecamatan Gumukmas;
5.Kecamatan Umbulsari ;
6.Kecamatan Tanggul;
7.Kecamatan Semboro;
8.Kecamatan Puger;
9.Kecamatan Bangsalsari;
10.Kecamatan Balung;
11.Kecamatan Wuluhan;
12.Kecamatan Ambulu;
13.Kecamatan Rambipuji;
14.Kecamatan Panti;
15.Kecamatan Sukorambi;
16.Kecamatan Jenggawah;
17.Kecamatan Ajung;
18.Kecamatan Tempurejo;
19.Kecamatan Jombang;
20.Kecamatan Kencong ;
21.Kecamatan Sumberbaru;
22.Kecamatan Arjasa;
23.Kecamatan Mumbulsari;
24.Kecamatan Pakusari;
25.Kecamatan Jelbuk ;
26.Kecamatan Mayang ;
27.Kecamatan Kalisat;
28.Kecamatan Ledokombo; 6
29.Kecamatan Sukowono;
30.Kecamatan Silo; dan
31.Kecamatan Sumberjambe.

Pasal 8

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UPT

Pasal 10

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 11

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT di Bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan nonformal.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…