(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran be1anja daerah mengakibatkan terjadinya surplus I (defisit) sebesar Minus Rp154.188.142.036,OO (seratus lima puluh empat milyar seratus delapan puluh delapanjuta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar RplS4.188.142.036,OO (seratus lima puluh empat milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah).
Pasa116
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan Iatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/atau kejadian luar biasa;
b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan Iatau
c.kerusakan saranal prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
11
c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendall Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan;danjatau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danjatau masyarakat.
Pasa117 Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.LampiranX
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target KineIja; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pad a RKPD dan PPAS dengan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kemball Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah. Pasa118 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 12 Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI JEMBER, ttd HENDYS Diundangkan di J em ber pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH, ttd HADI SASMITO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680407 199803 1 009 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATENJEMBER NOMOR 261-6/2023 LEMBARANDAERAH KABUPATENJEMBER TAHUN 2023 NOMOR 6 , Sallnan Sesuai Aslinya KEPALA V HUKUM A. ZA -AF'K. SH NIP.-19810529 20110J1 004 LAMPIRAN I PERDA APBD 2024 Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 06 TAHUN 2023 Tanggal : 29 Desember 2023 KABUPATEN JEMBER RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 928.680.252.910,00 4.1.01 Pajak Daerah 345.550.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 49.862.544.920,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.439.012.400,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 525.828.695.590,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.283.214.602.821,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.014.727.498.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 268.487.104.821,00 Jumlah Pendapatan 4.211.894.855.731,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 3.432.504.654.706,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.597.170.669.748,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.460.989.604,00 5.1.05 Belanja Hibah 331.735.392.554,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 23.137.602.800,00 5.2 BELANJA MODAL 379.707.511.752,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.670.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.472.868.423,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.738.332.087,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 121.715.589.110,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.965.980.989,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.144.741.143,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 528.870.831.309,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 22.991.948.492,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 505.878.882.817,00 Jumlah Belanja 4.366.082.997.767,00 Total Surplus/(Defisit) -154.188.142.036,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH Halaman 1 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 169.188.142.036,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 169.188.142.036,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Oaerah 15.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 154.188.142.036,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Oaerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 BUPATI JEMBER SEKRETARIS DAERAH, ttd ttd HENDYS HADI SASMITO. SH .• M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680407199803 1009 Sallnan Sesual Aslinya '" K:~~NHUKUU A 71>.·. ~K. S.H 9-\_1l ~ _ ~____. NiP-:-19M652S.2l)11"C1 :1 "0.04 Halaman 2