DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jembrana

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20), diubah sebagai berikut : 5
1.Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan.
6.Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 6
12.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 13.Penduduk Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah dan berdiam sementara harus memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara atau dengan sebutan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. 14.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangungan sektor lain.
3. 15.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
4. 16.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
5. 17.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7
6. 18.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7. 19.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
8. 20.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan.
9. 21.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan.
10. 22.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. 23.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. 24.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
13. 25.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 8
14. 26.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
15. 27.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. 28.Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. 29.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Kabupaten Jembrana.
18. 30.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berkait dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
19. 31.Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
20. 32.Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan.
21. 33.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi berwenang. 9
22. 34.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. 2.Ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
1. a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 10

3.Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(6)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
(7)Penerbitan KTP-el tidak dipungut biaya.

4.Ketentuan pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik 11
(3)Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(5)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(6)KTP-el untuk WNI berlaku selama seumur hidup kecuali terjadi perubahan data.
(7)Dalam hal terjadi perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rusak, atau hilang Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
(8)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana melalui camat atau lurah/perbekel paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(9)Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(10)Masa berlaku KTP-el untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap disesuaikan berlakunya dengan izin tinggal tetap.

5.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) ditambahkan 1(satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : 12
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian;
5. e.pengakuan anak; dan
6. f.Pengesahan Anak.
(2)Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
1. a.jenis peristiwa penting ;
2. b.NIK dan status kewarganegaraan ;
3. c.nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
4. d.tempat dan tanggal peristiwa ;
5. e.tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
6. f.nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
7. g.pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.
  1. 6.Ketentuan Judul BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:
  2. 7.Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

SANTUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 49

(1)Penduduk WNI pemegang KTP-el serta terdaftar dalam KK mendapatkan Santunan Kematian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 13

8.Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilakukan pencatatan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI atau mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(3)Dihapus
(4)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(5)Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanpa dipungut biaya.

9.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Domisili Penduduk.
(2)Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat. 14

10.Ketentuan pasal 60 ayat (1) diubah, , sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Domisili mempelai laki-laki dan Domisili mempelai perempuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2)Berdasarkan laporan sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3)Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
(5)Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

11.Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 15
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

12.ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 44

SANTUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 49

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 60

Pasal 70

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 44

SANTUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 49

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 60

Pasal 70

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012