DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,kebijakan,hak dan kewajiban,pelaksanaan wajib belajar,pendanaan pendidikan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor l22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12.Peraturan Menteri …
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI KABUPATEN JEMBRANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3.Bupati adalah Bupati Jembrana.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Pendidikan …
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. 10.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan menggenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. 11.Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu. 13.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.
14.Evaluasi … 14.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan. 15.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal. 16.Pendidik adalah tenaga Pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta partisipasi dalam penyelenggaran Pendidikan. 17.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan antara lain tenaga lanoran, pustakawan, perencana Pendidikan, peneliti Pendidikan, pengelola satuan Pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi Pendidikan.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh Pendidikan;
2. b.agar setiap warga masyarakat memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
3. c.memberlakukan penyelenggaraan Pendidikan Dasar dengan tahapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana strategis Daerah Bidang Pendidikan, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 4

Strategi kebijakan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar meliputi:

a.peningkatan kemampuan ketenagaan;
b.akurasi data;
c.menentukan prioritas dengan memperhatikan daerah konsentrasi Pendidikan Dasar;
d.memilih satuan Pendidikan yang sesuai dengan minat kebutuhan, karakteristik dan kondisi Daerah;
e.pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
f.memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
g.memanfaatkan stakeholder yang bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang Pendidikan;
h.sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
i.kerjasama dengan perguruan tinggi;
j.memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara teratur, terencana terpadu dan keberlanjutan;
k.monitoring …
k.monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan
l.melakukan studi banding; dan
m.meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

(1)Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar yakni masyarakat yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun.
(2)Sasaran penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Pendidikan Dasar meliputi:
1. a.sekolah dasar/madrasah ibtidayah; dan b.sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
(3)Dalam hal terdapat Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan non formal sasaran Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun untuk Pendidikan Dasar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Masyarakat berhak mendapatkan Pendidikan Dasar secara maksimal.
(2)Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Satuan …
(3)Satuan Pendidikan berhak melaksanakan Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang Pendidikan.
(4)Peserta didik pada setiap tahun Pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dihajarkan oleh Pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
3. c.mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
4. d.mendapatkan biaya Pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan;
5. e.pindah ke Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
6. f.menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang diciptakan.

Pasal 7

(1)Orang Tua dari anak usia Wajib Belajar, berkewajiban:
1. a.memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya;
2. b.menjamin keberlangsungan proses Pendidikan; dan
3. c.ikut dan/atau berperan aktif menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
2. b.memberikan …
3. b.memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
4. c.memenuhi Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya Pendidikan Dasar yang berkualitas;
5. d.memberikan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
6. e.menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
(3)Satuan Pendidikan wajib:
1. a.menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari Orang Tua wali Peserta Didik;
2. b.memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
3. c.menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran Pendidikan dan belanja sekolah dan pelaksanaan manajamen berbasis sekolah kepada komite sekolah dan seluruh Orang Tua/wali Perserta Didik;
4. d.menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;
5. e.melaksanakan standar pelayanan minimal;
6. f.merencanakan, menyusun dan melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
7. g.memberikan laporan penyelenggaraan Pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah.
(4)Peserta Didik berkewajiban :
1. a.mengikuti setiap proses Pendidikan; dan
2. b.menjaga norma Pendidikan.

BAB IV

PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 8

(1)Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang belum bersekolah paling lambat di awal tahun pelajaran ke Camat cq koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan setempat.
(2)Peserta Didik diberi kebebasan untuk memilih Satuan Pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru Wajib Belajar Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Wajib Belajar bagi setiap Peserta Didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
1. a.bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat;
2. b.biaya Pendidikan bagi siswa yang telah masuk dan mengikuti Pendidikan di sekolah tingkat dasar/madrasah ibtidaiyah sampai dengan tingkat menengah pertama/madrasah tsanawiyah dibebaskan pembiayaanya dan diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
3. c.bagi …
4. c.bagi siswa yang telah mengikuti pendidikan di sekolah dan telah mendapatkan bantuan keuangan.

BAB V

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006