DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Nomor: 47
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Juli 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

(2)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggaraan . . .
(3)Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
(5)Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing- masing melalui Peraturan Daerah.
(6)Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.tingkat pencapaian program wajib belajar;
2. b.pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
3. c.hasil belajar peserta didik; dan
4. d.realisasi anggaran.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
(4)Atas . . .
(4)Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
1. a.ketercapaian program wajib belajar;
2. b.kemajuan program wajib belajar; dan
3. c.hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.
(5)Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(2)Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
(3)Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(4)Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(2)Investasi . . .
(2)Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
(3)Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4)Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

Pasal 11

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
(2)Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
(3)Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program wajib belajar.

Pasal 12

(1)Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
(2)Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
(3)Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13

(1)Masyarakat berhak:
1. a.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta
2. b.mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
(2)Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
(3)Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 15

(1)Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
(2)Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 4 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 4 Juli 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 90

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (25)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (25)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2019