DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV STAF AHLI BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.kecamatan.

Pasal 5

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

a.sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan sekretariat daerah Tipe A;
b.sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tipe B;
c.inspektorat daerah sebagaimana dimksud dalam pasal 4 huruf c merupakan inspektorat Tipe A;
d.dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. 1.dinas pendidikan dan kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.dinas kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.dinas pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
5. 5.dinas sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.dinas komunikasi, informatika dan statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan Urusan pemerintahan statistik dan urusan pemerintahan persandian;
7. 7.dinas perdagangan dan perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
8. 8.dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.dinas lingkungan hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub Pol PP dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pemadam kebakaran;
11. 11.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. 12.dinas perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.dinas ketahanan pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
14. 14.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. 16.dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.dinas kelautan dan perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
18. 18.dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
19. 19.dinas perpustakaan dan kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. 20.dinas pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. 21.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
22. 22.dinas kepemudaan dan olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
23. 23.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
e.badan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.badan pengelola keuangan dan aset daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
3. 3.badan pendapatan daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan;
4. 4.badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. 5.badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, terdiri dari :
a.kecamatan arungkeke dengan Tipe A;
b.kecamatan bangkala dengan Tipe A;
c.kecamatan bangkala barat dengan Tipe A;
d.kecamatan batang dengan Tipe A;
e.kecamatan binamu dengan Tipe A;
f.kecamatan bontoramba dengan Tipe A;
g.kecamatan kelara dengan Tipe A;
h.kecamatan rumbia dengan Tipe A;
i.kecamatan tamalatea dengan Tipe A;
j.kecamatan tarowang dengan Tipe A;
k.kecamatan turatea dengan Tipe A.

Pasal 6

(1)Pada kecamatan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk mmebantu melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Binamu terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :
  1. 1.Kelurahan Empoang
  2. 2.Kelurahan Empoang Selatan
  3. 3.Kelurahan Empoang Utara
  4. 4.Kelurahan Pabiringa
  5. 5.Kelurahan Balang
  6. 6.Kelurahan Balang Toa
  7. 7.Kelurahan Balang Beru
  8. 8.Kelurahan Sidenre
  9. 9.Kelurahan Manro – Monro
  10. 10.Kelurahan Biringkassi
  11. 11.Kelurahan Panaikang
  12. 12.Kelurahan Bontoa
2. b.Kecamatan Kelara terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu :
  1. 1.Kelurahan Tolo
  2. 2.Kelurahan Tolo Utara
  3. 3.Kelurahan Tolo Selatan
  4. 4.Kelurahan Tolo Timur
  5. 5.Kelurahan Tolo Barat
3. c.Kecamatan Batang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan yaitu :
  1. 1.Kelurahan Togo-Togo
  2. 2.Kelurahan Bontoraya
4. d.Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :
  1. 1.Kelurahan Manjangloe
  2. 2.Kelurahan Tonrokassi
  3. 3.Kelurahan Tonrokassi Barat
  4. 4.Kelurahan Tonrokassi Timur
  5. 5.Kelurahan Tamanroya
  6. 6.Kelurahan Bontotangnga.
5. e.Kecamatan Bontoramba terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Bontoramba.
6. f.Kecamatan Bangkala terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :
  1. 1.Kelurahan Pallengu
  2. 2.Kelurahan Pantai Bahari
  3. 3.Kelurahan Benteng
  4. 4.Kelurahan Bonto Rannu
7. g.Kecamatan Bangkala Barat terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Bulujaya
(3)Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah;
(3)Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli;
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan nomenklatur perincian tugas dan fungsi, Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur;
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada yat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klarifikasi yaitu :

1.Kelas A; dan
2.Kelas B.

(4)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(2)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(7)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan.
(8)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(9)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(10)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
(11)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
(14)Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022