DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1. pembentukan dan susunan perangkat desa 2. pembentukan UPT 3. staf ahli 4. pejabat aparatur sipil ahli 5. ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jepara.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada dinas atau badan.
13.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara.
15.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara.
16.Tipologi A adalah Perangkat Daerah yang membawahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar dengan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus).
17.Tipologi B adalah Perangkat Daerah yang membawahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang dengan nilai variabel 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).
18.Tipologi C adalah Perangkat Daerah yang membawahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil dengan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tipologi sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah dengan tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD dengan tipe A;
3. c.Inspektorat dengan tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan bidang Kehutanan; 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Dinas Perhubungan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan; 10) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 11) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 14) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 16) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 17) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. e.Badan Daerah Kabupaten Jepara terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; 3) Badan Kepegawaian Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dengan Tipe A, yaitu :
1. a.Kecamatan Jepara;
2. b.Kecamatan Mlonggo;
3. c.Kecamatan Bangsri;
4. d.Kecamatan Kembang;
5. e.Kecamatan Keling;
6. f.Kecamatan Donorojo;
7. g.Kecamatan Kedung;
8. h.Kecamatan Batealit;
9. i.Kecamatan Pakis Aji;
10. j.Kecamatan Pecangaan;
11. k.Kecamatan Tahunan;
12. l.Kecamatan Kalinyamatan;
13. m.Kecamatan Welahan;
14. n.Kecamatan Mayong;
15. o.Kecamatan Nalumsari; dan
16. p.Kecamatan Karimunjawa.
(2)Dalam wilayah Kecamatan Jepara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
(3)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Kauman;
2. b.Kelurahan Demaan;
3. c.Kelurahan Bulu;
4. d.Kelurahan Jobokuto;
5. e.Kelurahan Karangkebagusan;
6. f.Kelurahan Ujung Batu;
7. g.Kelurahan Panggang;
8. h.Kelurahan Pengkol;
9. i.Kelurahan Bapangan;
10. j.Kelurahan Potroyudan; dan
11. k.Kelurahan Saripan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibentuk UPT bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud pasal 5 terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan pusat kesehatan masyarakat yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
3. c.Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Kartini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. d.Pejabat Daerah yang ada saat ini dan masih melaksanakan tugasnya tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Daerah yang baru.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisai Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7); dan
h.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022