DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara perlu diubah; SALINAN ‘- 2 -
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA. ‘- 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jepara.
12.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.
13.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada dinas atau badan. ‘- 4 -
15.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel lebih dari 600.
16.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
17.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan dengan bebankerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600, dan Dinas dan Badan lain dengan yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.
18.Intensitas Besar adalah kriteria Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja besar berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.Ketentuan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan. ‘- 5 -
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan Tipe sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. c.Inspektorat dengan Tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga; 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kecuali sub urusan bencana; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; ‘- 6 - 9) Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11) Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi; 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 16) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
5. e.Badan Daerah terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang ‘- 7 - perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan ‘- 8 - tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.Pejabat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. Ditetapkan di Jepara pada tanggal 21-07-2022 Pj.BUPATI JEPARA, Ttd EDY SUPRIYANTA Diundangkan di Jepara pada tanggal 21-07-2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Ttd EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-122/2022). Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA ttd WAFA ELVI SYAHIROH,SH.MH NIP.19730508 199703 2 003 ‘- 9 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA I. UMUM Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan ‘- 10 - Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jepara perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula belum ditentukan intensitas organisasinya. Hasil validasi skor urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dibentuk dengan besaran organisasi Intensitas Besar, atau maksimal 4 (empat) bidang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan unit organisasi rumah sakit Daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus. Pengaturan kembali Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangandaerah. Dengan penetapan pembentukan organisasi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas. ‘- 11 - Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR …3..

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 14 Tahun 2016