DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas dan Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Hak dan kewajiban 5. Pendanaan 6. larangan 7. Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa individu atau kelompok pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum menyentuh secara luas, sehingga perlu upaya lebih intensif pemberian bantuan hukum.
c.bahwa pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955):
7.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Bantuan hukum adalah jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
7.Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan secara social ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang warga Kabupaten Jepara yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa termasuk di dalamnya Aparatur yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi beracara di pengadilan.
9.Aparatur adalah pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Desa.
10.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan;
12.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
b.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum;
c.menjamin perlindungan hukum aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; dan
d.mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali apabila berperkara dengan Pemerintah Daerah baik perkara perdata atau Tata Usaha Negara. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
(4)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.
(5)Kriteria masyarakat miskin penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.Kasus yang terjadi tidak kasus pengulangan;
2. b.Tidak tertangkap tangan;
3. c.Karena kealpaan; atau
4. d.Karena pembelaan diri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 7

(1)Dalam pemberian bantuan hukum, pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
1. a.mengawasi pemberian bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tujuan yang ditetapkan;
2. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pasal 8

(1)Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
3. c.memiliki pengurus; dan
4. d.memiliki program bantuan hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan:

a.bantuan hukum secara cuma-cuma;
b.informasi dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum;
c.layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012