(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali apabila berperkara dengan Pemerintah Daerah baik perkara perdata atau Tata Usaha Negara.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
(4)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.
(5)Kriteria masyarakat miskin penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
a.Kasus yang terjadi tidak kasus pengulangan;
b.Tidak tertangkap tangan;
c.Karena kealpaan; atau
d.Karena pembelaan diri.
BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM