DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pengawasan; Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Korodinasi dan Kerjasama; Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender; Penghargaan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka perlu adanya peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
9.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
10.Responsif gender adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masingmasing.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah berdasarkan asas:

a.Non diskriminasi;
b.Persamaan Substantif;
c.Pemberdayaan;
d.Kemanusiaan;
e.Kebangsaan;
f.Partisipatif;
g.Keadilan;
h.Ketertiban dan kepastian hukum; dan
i.Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bertujuan:

a.menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Daerah;
c.memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Politik dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
d.mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
e.menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
f.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
g.meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, Pengawasan, Pelaporan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta swasta.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan strategis, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Perumusan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan melalui analisis gender.
(3)Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
(4)Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur organisasi masyarakat dan dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan.
(5)Dalam merumuskan Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.melaksanakan pengarusutamaan gender dalam penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah;
2. b.melaksanakan pengarusutamaan gender dalam komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi;
3. c.pengarusutamaan gender dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1)Penentuan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
1. a.peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan;
2. b.pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan, baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
3. c.harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah melaksanakan analisis gender dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
(2)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan.
(3)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
(2)Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan satuan kerja sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah.
(3)Dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh instansi, Lembaga Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas.
(4)Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas di lembaga pemerintah Daerah harus memperhatikan representasi unsur masyarakat dan dunia pendidikan.
(5)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pembentukan focal point sebagaiana dimaksud pada ayat (3) di SKPD/organisasi/perusahaan atau masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan pimpinan SKPD/organisasi/perusahaan atau lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara SKPD yang membidangi perencana pembangunan, pengawasan, keuangan, pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(3)Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk tim teknis anggaran daerah responsif gender yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pedoman pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000