DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15) ;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Keagamaan Non Formal Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Umum angka 9, angka 16, angka 19, angka 20, angka 21, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 50, angka 51 Pasal 1 dihapus, dan angka 2, angka 12, angka 48, angka 49 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Kabupaten Jepara.
5.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses 5 pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Dihapus.
10.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan RI.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non Formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar.
13.Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15.Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16.Dihapus.
17.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian ringkasan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
18.Pendidikan Dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 ( enam ) tahun.
23.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 ( enam ) tahun.
24.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
25.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
26.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan 6 pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Dihapus.
32.Dihapus
33.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
34.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35.Peserta Didik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
36.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
37.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasinya dalam menyelenggarakan Pendidikan.
38.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
39.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
41.Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
42.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43.Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
44.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Jepara.
45.Komite Sekolah atau Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Jepara. 7
46.Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.
47.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
48.Penilik adalah pejabat fungsional pelaksana teknis Dinas untuk melakukan penilikan pendidikan non formal jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
49.Pamong Belajar adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan non formal.
50.Dihapus.
51.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 3 dihapus
3.Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada database pendidikan.
(2)Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi data :
1. a.satuan pendidikan;
2. b.murid miskin;
3. c.anak usia sekolah;
4. d.angka melanjutkan;
5. e.murid;
6. f.pendidik;
7. g.rombongan belajar;
8. h.mengulang kelas;
9. i.putus sekolah;
10. j.kelulusan; dan
11. k.sarana prasarana.
(3)Penyusunan database dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi pencapaian standar nasional pendidikan.
(2)Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.standar isi;
2. b.standar proses;
3. c.standar kompetensi;
4. d.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.standar sarana prasarana 8
6. f.standar pengelolaan;
7. g.standar pembiayaan;
8. h.standar penilaian pendidikan;
  1. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pengelolaan satuan atau program pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

a.Pendidikan anak usia dini;
b.Pendidikan dasar.
1. 7.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
2. 8.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
3. 9.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
4. 10.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
5. 11.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
6. 12.Ketentuan ayat (2) diubah dan angka (3) Pasal 25 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
(2)Penyusunan dan Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendidikan karakter dan budi pekerti.
(3)Dihapus.

13.Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal
(2)Kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan SD atau sederajat wajib memilih satu sebagai berikut:
1. a.Ketrampilan ukir atau khas lainnya;
2. b.Bahasa asing;
3. c.Lingkungan hidup.
4. d.Pariwisata.
(3)Kurikulum muatan lokal kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan SMP/MTs adalah keterampilan ukir. 9

14.Ketentuan Pasal 27 dihapus.
15.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran mengacu pada pedoman penyusunan kalender pendidikan.
(2)Pedoman penyusunan kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

16.Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan sarana prasarana pada SD/SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dapat membantu pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

17.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, dan menambah ayat baru yakni ayat (6a), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…