DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan ayat (5) Pasal 91, perubahan Pasal 102, perubahan ayat (2) Pasal 110.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara.
4.Dinas Pendidikan, Pemuda ,dan Olah Raga yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, pemuda dan olah raga di Daerah.
5.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan RI.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non Formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang. 5
12.Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14.Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15.Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan istimewa;
16.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
17.Pendidikan Dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 ( empat ) tahun sampai dengan 6 ( enam ) tahun.
19.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 ( enam ) tahun.
20.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
21.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
22.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebgai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri agam yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 6 pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
26.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau llanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
28.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
30.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
32.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
33.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasinya dalam menyelenggarakan Pendidikan.
34.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
35.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
36.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
37.Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
38.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 7
39.Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
40.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Jepara.
41.Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Jepara.
42.Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.
43.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
44.Penilik adalah pejabat fungsional pelaksana teknis Dinas untuk melakukan penilikan pendidikan non formal jabatan karier yang hanya dapat didudukii oleh Pegawai Negeri Sipil.
45.Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan non formal.
46.Anak tidak sekolah yang selanjutnya disebut ATS adalah anak usia sekolah antara 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah- tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun hingga jenjang pendidikan menengah sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangannya telah terpenuhi.
(2)Ketentuan dan pengaturan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki izin pendirian.
(2)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, dan SMP diberikan oleh Bupati. 8
(3)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RA, MI, dan MTs ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setelah mendapat rekomendasi Bupati.
(4)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan non formal harus mengacu pada standar nasional pendidikan.
(5)Tata cara dan persyaratan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
(6)Kepala Kantor Kementerian Agama mengatur tata cara dan persyaratan pendirian satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
(7)Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(8)Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 100A, sehingga Pasal 100A berbunyi sebagai beikut:

Pasal 100A

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(2)Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai beikut:

Pasal 102

(1)Pemerintah Daerah memberi bea siswa kepada peserta didik yang berprestasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1)Masyarakat, orang tua dan keluarga memberikan perlindungan terhadap peserta didik. 9
(2)Perlindungan terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.semua anak usia sekolah memperoleh pendidikan;
2. b.fasilitasi terhadap ATS untuk menempuh pendidikan hingga jenjang SMA/SMK/MA/MAK/SLB/sederajat;
3. c.pemberian kesempatan yang sama dan aksesilibitas untuk memperoleh pendidikan bagi anak penyandang disabilitas;
4. d.peserta didik yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pelayanan khusus;
5. e.melindungi peserta didik dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Januari 2024 Pj. BUPATI JEPARA, TTD EDY SUPRIYANTA Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, TTD EDY SUJATMIKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (1-8/2024) Salinan sesuai dengan naskah aslinya Kepala Bagian Hukum WAFA ELVI SYAHIROH,SH,MH Pembina Tk. 1 NIP. 197305081997032003 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN I. UMUM Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran pendidikan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangannya telah terpenuhi, maka guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Jepara perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem berjenjang (stuffenbau theory) dalam pemberlaku hukum di Indonesia dan dimaksudkan agar tidak terjadi disharmoni dalam hal pembagian urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Filosofis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. 11 Angka 3

Pasal 91

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 100A

Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 91

Pasal 100A

Pasal 102

Pasal 110

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 91

Pasal 100A

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 91

Pasal 100A

Pasal 102

Pasal 110

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 91

Pasal 100A

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018