DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Pearturan Daerah ini memuat tentang perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 diamana pasal yang diubah antara lain adalah Pasal 3, Pasal 16, Penambahan Pasal 16A, Penambahan Pasal 25A, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 57, Penambahan PAsal 60A, Penambahan Pasal 60 B, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Penambahan Pasal 67A, Penambahan Pasal 67B, Penambahan Pasal 67C, Penambahan Pasal 67D, Pasal 75.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2.Bupati adalah Bupati Jepara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 4
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15.Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Panitia Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi;
17.Panitia Pemilihan Petinggi tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
18.Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
19.Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
20.Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
21.Penjabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
22.Pelaksana Tugas sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin dan atau berhalangan tetap.
23.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi;
24.Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
25.Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan petinggi.
26.Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
27.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
28.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara; 5
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi;
30.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
32.Tim Pemantau Pemilihan Petinggi adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa;
33.Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
34.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
35.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
36.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemilihan Petinggi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Petinggi;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan / atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Petinggi.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Petinggi dalam penyelenggaraan pemilihan Petinggi serentak, Bupati menunjuk penjabat Petinggi.
(5)Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)BPD membentuk Panwas pemilihan petinggi yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil dan tokoh masyarakat. 6
(2)Jumlah anggota Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
(3)Bagi anggota BPD yang sudah menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pemantau.
(4)Tugas Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi.
2. b.memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
3. c.apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan demi kelancaran dan kesuksesan tahapan pemilihan petinggi.
4. d.mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye.
  1. 4.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1)BPD membentuk Tim Pemantau pemilihan petinggi yang anggotanya terdiri dari Camat dan unsur kecamatan, Kapolsek, Danramil, Petinggi dan anggota BPD.
(2)Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilihan petinggi.
2. b.membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan petinggi.
3. c.memberikan saran / masukan / informasi kepada Panitia pemilihan petinggi dan Panitia pengawas pemilihan petinggi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan petinggi.
  1. 5.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Bagi Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.

6.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 7
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat / setara;
e.mengisi daftar riwayat hidup;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
g.bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
h.terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP-el dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang;
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.berbadan sehat;
m.tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
n.bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o.bebas NARKOBA; dan
p.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Petinggi dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

8.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 8
(2)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.

9.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Bakal Calon Petinggi harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi.
(3)Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
1. a.warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.foto copy STTB / ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. e.daftar riwayat hidup;
6. f.foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
7. g.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. h.foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
9. i.surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
10. j.surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; 9
11. k.surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
12. l.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
13. m.surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. n.Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI / Pegawai BUMN / BUMD atau Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
15. o.surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah;
16. p.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; dan
17. q.pas foto.
  1. 10.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 25A

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 37

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 25A

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 37

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015