DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaimana

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024. SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor87, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 16);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.391.741.316.728,00 bertambah sebesar Rp. 140.314.344.026,46 sehingga menjadi Rp. 1.532.055.660.754,46, dengan rincian sebagai berikut: a Pendapatan daerah 1 Semula Rp. 1.245.805.195.308,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 40.056.630.463,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.285.861.825.771,00 b Belanja Daerah 1 Semula Rp. 1.391.741.316.728,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 140.314.344.026,46 Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.532.055.660.754,46 c Pembiayaan daerah 1 Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp. 146.621.121.420,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.257.713.563,46 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 246.878.834.983,46 2 Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp. 685.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 685.000.000,00 d Pembiayaan Netto a) Semula Rp. 145.936.121.420,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp 100.257.713.563,46 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 246.193.834.983,46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 27.873.574.465,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.662.875.120,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 41.536.449.585,00
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.214.467.616.080,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.393.755.343,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.240.861.371.423,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 3.464.004.763,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 3.464.004.763,00

Pasal 3

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1 Semula Rp. 8.172.627.500,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 1.973.497.500,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 10.146.125.000,00
2. b.Retribusi daerah; 1 Semula Rp. 9.572.735.775,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 5.697.810.816,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 15.270.546.591,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1 Semula Rp. 2.258.791.190,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 491.943.110,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 2.750.734.300,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1 Semula Rp. 7.869.420.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 5.499.623.694,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 13.369.043.694,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat; 1 Semula Rp. 1.203.809.908.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 26.393.755.343,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.230.203.663.343,00
2. b.Transfer antar daerah; 1 Semula Rp. 10.657.708.080,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 10.657.708.080,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari: Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga: a Semula Rp. 3.464.004.763,00 b Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 3.464.004.763,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi; 1 Semula Rp. 1.007.567.434.669,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 103.724.679.706,08 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.111.292.114.375,08
b.Belanja modal; 1 Semula Rp. 210.461.375.617,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 38.950.891.974,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 249.412.267.591,00
c.Belanja tidak terduga; 1 Semula Rp. 10.000.000.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. (2.361.227.653,62) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.638.772.346,38
d.Belanja transfer; 1 Semula Rp. 163.712.506.442,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 163.712.506.442,00

Pasal 5

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1 Semula Rp. 345.705.878.263,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 22.620.569.474,08 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 368.326.447.737,08
2. b.Belanja barang dan jasa 1 Semula Rp. 553.886.727.206,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 81.279.998.232,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 635.166.725.438,00
3. c.Belanja bunga 1 Semula Rp. 0 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. 0
4. d.Belanja subsidi; 1 Semula Rp. 1.500.000.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00
5. e.Belanja hibah; 1 Semula Rp. 92.878.499.600,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 3.054.140.000,00 Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 95.932.639.600,00
6. f.Belanja bantuan sosial; 1 Semula Rp. 13.596.329.600,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. (3.230.028.000,0) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.366.301.600,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1 Semula Rp. 3.471.821.312,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 1.507.000.000,00 Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 4.978.821.312,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1 Semula Rp. 39.931.780.087,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. (8.645.676.130,00) Jumlah belanja Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 31.286.103.957,00
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1 Semula Rp. 41.134.322.955,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 7.179.187.170,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 48.313.510.125,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1 Semula Rp. 124.813.353.259,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 38.820.380.934,00 Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 163.633.734.193,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; 1 Semula Rp. 1.042.098.004,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 1.042.098.004,00
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud; 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp 10.000.000.000,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp (2.361.227.653,62) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.638.772.346,38
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Belanja bantuan keuangan 1 Semula Rp 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; 1 Semula Rp. 146.621.121.420,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 100.257.713.563,46 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 246.878.834.983,46
b.Pengeluaran pembiayaan; 1 Semula Rp. 685.000.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 685.000.000,00

Pasal 7

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1 Semula Rp. 146.621.121.420,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 100.257.713.563,46 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 246.878.834.983,46
2. b.Pencairan dana cadangan 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah; 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 0,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal daerah 1 Semula Rp. 685.000.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 685.000.000,00
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah; 1 Semula Rp. 0,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian setelah perubahan pinjaman daerah Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran pembiayaan 1 Semula Rp. 685.000.000,00 2 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 685.000.000,00
(3)Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas: Pembentukan dana cadangan a Semula Rp. 145.936.121.420,00 b Bertambah/(berkurang) Rp. 100.257.713.563,46 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 246.193.834.983,46

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
k.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…