DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaimana

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 3 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasioanl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangaan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Arus Kas;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.283.619.222.236,74
b.Belanja Rp. 1.225.803.401.832,92 5
c.Transfer Rp. 166.879.791.172,00 Surplus Rp 109.063.970.768,18
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 246.864.288.775,41 - Pengeluaran Rp. 685.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp 246.179.288.775,41
e.SiLPA Tahun Berjalan Rp 137.115.318.007,23

Pasal 3

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp2.242.603.534,26 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.285.861.825.771,00
2. b.Realisasi Rp 1.283.619.222.236,74 Selisih lebih/(kurang) Rp 2.242.603.534,26
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp142.539.752.479,46 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 1.368.343.154.312,38
2. b.Realisasi Rp 1.225.803.401.832,92 Selisih lebih/(kurang) Rp 142.539.752.479,46
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Tranfer sejumlah Rp3.167.284.730,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 163.712.506.442,00
2. b.Realisasi Rp 166.879.791.172,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 3.167.284.730,00
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah (Rp137.129.864.215,18) dengan rincian sebagai berikut :
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp14.546.207,59 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran
3. a.Surplus/Defisit Setelah Perubahan (Rp 246.193.834.983,38)
4. b.Realisasi (Rp 109.063.970.768,18) Selisih lebih/(kurang) (Rp 137.129.864.215,18) 1). Setelah perubahan Rp 246.878.834.983,00 2). Realisasi Rp 246.864.288.775,41 Selisih lebih/(kurang) Rp 14.546.207,59 1). Setelah perubahan Rp 685.000.000,00 2). Realisasi Rp 685.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00 6

Pasal 4

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

Pasal 5

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.264.527.611.947,21
b.Jumlah Kewajiban Rp 783.559.752,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.263.744.052.195,21

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a.Pendapatan - LO Rp. 1.150.669.543.681, 74
b.Beban Rp. 1.361.512.325.438, 00 Surplus/Defisit dari Operasi Rp 210.842.781.756,26
c.Kegiatan Non Operasional - Surplus Rp. 0,00 - Defisit Rp. 0,00
d.Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Rp 0,00
e.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 5.947.411.500,00)
f.Surplus/Defisit – LO Rp 216.790.193.256,26
a.Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 Rp 247.768.756.123,91
b.Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp 107.109.774.753,82
c.Arus Kas dari Aktifitas Investasi (Rp 216.858.745.522,00)
d.Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp 0,00
e.Arus kas dari Aktifitas Transitoris (Rp 912.905.156,50)
f.Kenaikan / (Penurunan) Kas (Rp 110.661.875.924,68)
g.Saldo awal Kas Rp 247.768.756.123,91
h.Koreksi Silpa Rp 0,00 i Saldo Akhir Kas di LAK Per 31 Desember 2024 Rp 247.768.756.123,91 7

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 246.860.673.527,41
b.Penggunaan SAL Rp. 246.864.288.775,41 Sub Total (Rp 3.615.248,00)
c.SILPA/SIKPA Rp. 137.115.318.007,23 Sub Total Rp 137.111.702.759,23
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya Rp. 3.615.248,00
e.Lain-lain Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 137.115.318.007,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut : Ekuitas Awal Rp. 2.383.535.765.624,47 Surplus/Defisit – LO (Rp. 216.790.193.256,26) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAH MENDASAR : Koreksi ekuitas lainnya Rp. 96.998.479.827,00 Ekuitas Akhir Rp. 2.263.744.052.195,21

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : A Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan 8 Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; B Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; C Lampiran III : Neraca; D Lampiran IV : Laporan Operasional; E Lampiran V : Laporan Arus Kas; F Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; G Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; H Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; I Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih; J Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; K Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; L Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; M Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; N Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; O Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; P Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Q Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek R Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang S Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya T Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…