Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat :
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
1). Setelah perubahan Rp 246.878.834.983,00 2). Realisasi Rp 246.864.288.775,41 Selisih lebih/(kurang) Rp 14.546.207,59 1). Setelah perubahan Rp 685.000.000,00 2). Realisasi Rp 685.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00 6
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :
Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut : Ekuitas Awal Rp. 2.383.535.765.624,47 Surplus/Defisit – LO (Rp. 216.790.193.256,26) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAH MENDASAR : Koreksi ekuitas lainnya Rp. 96.998.479.827,00 Ekuitas Akhir Rp. 2.263.744.052.195,21
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : A Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan 8 Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; B Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; C Lampiran III : Neraca; D Lampiran IV : Laporan Operasional; E Lampiran V : Laporan Arus Kas; F Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; G Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; H Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; I Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih; J Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; K Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; L Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; M Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; N Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; O Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; P Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Q Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek R Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang S Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya T Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Membuka PDF…