DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaimana

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);Nomor 4842);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaimana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada Tahun 2029 sebagai hasil Pembangunan selama 5 (lima) tahun.
14.Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
15.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
16.Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun antuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.
17.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
18.Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
19.Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai targel tujuan dan sasaran Renstra PD.
20.Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan prnentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Rensta PD.
21.Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
22.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus dipelhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik Cascading (penurunan) kinerja.
24.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
25.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
27.Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
28.Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah sebagai pedoman pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program pembangunan daerah dan keuangan daerah yang selaras dengan RPJPD serta RPJMN.
(2)Penyusunan RPJMD bertujuan untuk:
1. a.Memberikan arah pembangunan jangka menengah daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan;
2. b.Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. c.Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah;
4. d.Mensinergikan dan menyelaraskan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 3

(1)Visi RPJMD adalah “Kaimana Yang Tertib, Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”.
(2)Misi RPJMD meliputi :
1. a.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia;
2. b.Pengembangan struktur perekonomian yang Tangguh;
3. c.Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. d.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan; dan
5. e.Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat dan budaya daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Daerah;
3. c.BAB III Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.BAB V Penutup.
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)RPJMD diimplementasikan secara tahunan dalam RKPD yang memuat target tahunan dari tujuan, sasaran dan indikator RPJMD serta pelaksanaannya melalui program Pembangunan Daerah.
(2)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.
(3)Pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMD bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan kapasitas keuangan daerah, prioritas, karakteristik dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan Evaluasi atas Pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
(3)Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya bencana alam skala besar, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional serta bertentangan dengan kebijakan nasional.
4. d.Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 2 (dua) tahun.
5. e.Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 19 September 2025 BUPATI KAIMANA, CAP/TTD HASAN ACHMAD Diundangkan di Kaimana pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, CAP/TTD DONALD RAIMOND WAKUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 61 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT ( 4 /10 / 2025) Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM IMANUEL TUMANAT, SH. PENATA TK.I NIP. 19811225 201104 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. RPJMD ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2005–2025 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Dalam penyusunan RPJMD ini, telah dilakukan analisis kondisi daerah, penjabaran isu strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga memuat indikator kinerja utama pembangunan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (RKPD), penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah secara tahunan. RPJMD Kabupaten Kaimana Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum dan arah kebijakan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah serta sebagai acuan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Peraturan Daerah tentang RPJMD Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab dan 8 (delapan) Pasal yang mengatur pengertian-pengertian, maksud dan tujuan, visi, misi serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kaimana, serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kaimana 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…