DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kampar

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Mengingat

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Tentang atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 9. 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

dari :

a.Sekretariat Daerah:

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri
1. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 3 Dinas Daerah yang terdiri dari, 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: Dinas Perikanan: Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar: 3. 4. 5. 6. 4 7. 8. 9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Inspektorat kabupaten:d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,e. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari,f 1. 2. Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, 3. 4. 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,6. 4
  1. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
  2. 8.Satuan Polisi Pamong Praja,
  3. 9.Sekretariat Dewan Pengurus Korpri,
  4. 10.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik:
  5. 11.Kantor Perpustakaan dan Arsip:
  6. 12.Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
2. g.Kecamatan,
3. h.Kelurahan.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD:
(3)Tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, Inspektorat dan Bappeda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
(4)Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ketentuan Bab XVI Bagian Pertama Pasal 44 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas:
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Bina Produksi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengembangan Tanaman Pangan,
  2. 2.Seksi Pengembangan Hortikultura,
  3. 3.Seksi Perbenihan.
4. d.Bidang Bina Usaha Tani dan Agribisnis terdiri dari:
  1. 1.Seksi Usaha Tani dan Kelembagaan, 5 e. f g.
  2. 2.Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil:
  3. 3.Seksi Promosi dan Permodalan. Bidang Perlindungan, Prasarana dan Sarana terdiri dari:
  4. 1.Seksi Perlindungan Tanaman,
  5. 2.Seksi Pengelolaan Lahan dan Air,
  6. 3.Seksi Alat-alat Mesin Pertanian. Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2)Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari : a. b. Kepala Dinas, Sekretariat terdiri dari:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
3.Sub Bagian Keuangan. Bidang Produksi dan Teknologi terdiri dari:
1.Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan:
2.Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu,
3.Seksi Usaha Peternakan. Bidang Pengembangan dan Budidaya terdiri dari:
1.Seksi Ruminansia:
2.Seksi Non Ruminansia, d.
3.Seksi Sumberdaya Peternakan. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari: e. . Seksi Kesehatan Hewan: Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
3.Seksi Sarana, Prasarana Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan. Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) 1 2. f & 6
3.Ketentuan Bab XVI Bagian Kedua Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Kedudukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

4.Ketentuan Bab XVI Bagian Ketiga Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, Dalam melaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a.Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dibidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura,
b.Melaksanakan penyusunan program, rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
c.Melaksanakan pemantauan laporan dan pelaksanaan tugas penyelenggara dibidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura,
d.Penyusunan standar teknis pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Kabupaten,
e.Penyusunan standar teknis dalam bidang pertanian,
f.Penyusunan rencana dan program kegiatan diklat sumber daya manusia/petugas pertanian, yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejujuran,
g.Melaksanakan pembinaan, pengawasan, perizinan dan pembinaan usaha pertanian, tanaman pangan , dan hortikultura, 7

(3)
(4)Melaksanakan pembinaan kebijakan teknis dibidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, h. Menyelenggarakan pengelolaan dibidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, 1. Analisis dan Pengulangan residu bahan kimia pada komoditif hasil pertania, tanaman pangan, dan hortikultura, Melakukan pengkajian penerapan teknologi unggulan ditingkat usaha tani, k. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, dan organisasi dinas, 1 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya, n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Dalam melaksanaan tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar, b. Melakukan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Teknis Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pelaksanaan Pemberian Pengawasan dan Tugas-Tugas Pelaksanaan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar, d. Melakukan Pengelolaan, Pembinaan usaha dan Pelayanan Perizinan di Bidang Peternakan, e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan: Melaksanakan kerjasama dibidang pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, 8 g
1. h.Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan-perlengkapan dan organisasi dinas, ii Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, j- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya,
  1. 5.Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 9 Januari 2014 BUPATI KAMPAR, ttd JEFRY NOER Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 9 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd ZULFAN HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd TARMIZI, SH. MH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 196801281994011001 9 BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR LAMPIRAN I -- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TANGGAL : 9 Januari 2014 SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1 1 SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN KEUANGAN PELAPORAN f T 1 BIDANG BIDANG KANG ANA PERLINDUNGAN, BINA PRODUKSI PR aa ea SARANA DAN PRASARANA SEKSI SEKSI SEKSI USAHA - PENGEMBANGAN | SEKSI USAP - PERLINDUNGAN DANGAN KELEMBAGAAN SEKSI SEKSI PASCA SEKSI ANEN DAN has PENGELOLAAN H PENGEMBANGANI H HORTIKULTURA PENGOLAHAN LAHAN DAN AIR HASIL SEKSI PROMOSI SEKSI ALAT-ALAT - SEKSI 3 DAK - MESIN PERBENIHAN PERMODALAN PERTANIAN BUPATI KAMPAR, UPTD KEPALA DINAS NOMOR :1 TAHUN 2014 ANI DAN ISGI ttd JEFRY NOER 0— BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KALJPATEN KAMPAR Lu.MPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 1 TAHUN 2014 KEPALA DINAS TANGGAL : 9 Januari 2014 SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1 “ SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN, SUB BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN KEUANGAN PELAPORAN L || “1 BIDANG KESEHATAN BIDANG HEWAN DAN BIDANG PRODUKSI PENGEMBANGAN DAN KESEHATAN D BUDIDAYA MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRODUKSI DAN Lal PENGOLAHAN HASIL ae aa KI BUDIDAYA | Ll SEKSI KESEHATAN PETERNAKAN HEWAN Loh pekKSI PAKAN Ba BA Ba Aa SEKSI KESEHATAN BIBIT TERNAK RUMINANSIA ea MASYARAKAT SEKSI SARANA DAN SEKSI USAHA 3 Ie SARANA11 PETERNAKAN AKAN SEKSI SARANA, PETERN |. PRASARANA DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN UPTD BUPATI KAMPAR, TE IBL RNAIN ttd JEFRY NOER

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012