DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 60 (enam puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola, Wewenang, Tugas, dan Fungsi; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran; Pengurusan/Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Barang; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengeloiaan Barang Milik Daerah: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82),
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 10. 11. 12. 13. 14. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272): 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menetapkan : dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Sekretaris Daerah adalah selaku ketua pengelola barang milik daerah. 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
9.Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis adalah bagian SKPD selaku kuasapengguna barang. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatdengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. ah adalah Bupati . Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daer H yang P karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah. ili j isebut pengelola barang Milik Daerah yang selanjutnya disel - in Par selola Barang Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan gar 1 Keputusan Bupati Kampar. j daerah adalah semua ili rah selanjutnya disebut barang ,Semua 3. barang hap die atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapa Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. melakukan penilaian secara independen14. Penilai adalah pihak yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan berdasarkan kompetensi yang penilai eksternal. -jabat pernegi5, Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat p15. Pen kewenangan penggunaan barang. alah pejabat y: yang berada da ditunjuk oleh pengguna
16.Kuasa pengguna barang ad alam penguasaannya dengan untuk menggunakan barang sebaik-baiknya. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau Peraturan Daerah. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Kampar. . Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan, tindakan terhadap barang yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang danjasa. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai / SKPD. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang /tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang Yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelola barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk: a. b. Cc. mengamankan barang daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang: memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang daerah, memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah. Merekonsiliasi dan mengsinkronisasikan antara pengeluaran dan daftar barang sesuai Kartu Inventaris Barang setiap SKPD d. e.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk: 20 rp

(1)
(2)Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah: Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, Menciptakan efesiensi dan efektifitas pengguna barang daerah: Tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang daerah: Memberikan informasi mengenai status hukum barang daerah serta memberikan jaminan / kepastian hukum pengelolaan barang daerah: Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kerja pengelolaan barang daerah, Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah. Pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan Penatausahaan: Pemanfaatan: Pengamanan dan pemeliharaan: Penilaian: Penghapusan: Pemindahtanganan:, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian: Pembiayaan: dan . Tuntutan ganti rugi, Rekonsiliasi dan sinkronisasi

Pasal 6

Barang Daerah meliputi: a. b. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD: barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh : dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak: sesuai dengan ketentuan undang-undang: dan /atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PON e. f£ 8 a. b. c. d. e. f. 1 1 m. n. h

BAB III

PEJABAT PENGELOLA, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang.
(2)
(3)
(4)
(5)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, mempunyai wewenang : a. b. c. d. e. f. menetapkan kebijakan pengelolaan barang: menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah: menetapkan kebijakan pengamanan barang: mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya, menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan. Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh: a. b. m9 Sekretaris Daerah selaku pengelola: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Bidang Pengelolaan Aset beserta jajaran: Kepala SKPD selaku pengguna: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna: Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab: a. b. Cc. d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang: meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang, mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Bupati: melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah: melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah. Dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan kepada pemakai barang yang tidak patuh terhadap ketentuan pengelolaan barang milik daerah. e. f g Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengkoordinir seluruh penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada masing- masing SKPD.
(65)Bidang Pengelolaan Aset melakukan penelitian rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, mengumpulkan dan mengelompokkan seluruh barang milik daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian, inventarisasi, penghapusan serta apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pengelolaan Aset sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(7)
(8)Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab: a. J. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola sebelum Rencana Kerja Anggaran SKPD ditetapkan, permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola: melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya, mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya, mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola: menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola: melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya: menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. Mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Aset terhadap PNS dan Non PNS yang akan mutasi, pensiun, habis masa jabatan sebagai syarat dalam pengurusan administrasi keuangan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan wajib berkoordinasi pada Bidang Pengelolaan Aset, setelah ditanda tangan ditembuskan kepada Pengelola Barang Milik Daerah: terhadap belanja modal yang dibeli: b. e. f. g h. 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab : a. b. Cc. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan: Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya: Menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya, Mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya, Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya, dan d. e.
1. f.Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
(9)Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada Gudang/ tempat penyimpanan barang SKPD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan serta apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(10)/Pengurus barang dilaksanakan oleh pejabat struktural pada SKPD dan
(1)atau PNS yang dianggap cakap dan bertanggung jawab pada SKPD tersebut, bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing- masing pengguna/kuasa pengguna, antara lain :
1. a.Melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan dan mengkoordinir barang milik daerah yang berada di SKPD yang bersangkutan:
2. b.Melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan, serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya,
3. c.Memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (RKPBMD) pada SKPD termasuk yang diajukan Kuasa Pengguna untuk diusulkan kepada Pengelola untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.

(2)Tim Pengelola Barang Milik Daerah bersama Pengguna, membahas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan data barang daerah pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) sebagai dasar pengesahan RKA pada kode rekening belanja modal.
(3)Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar harga, standar kebutuhan dengan memperhatikan standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada.
(4)Setelah APBD ditetapkan, pengurus barang masing-masing SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) untuk ditandatangani oleh Penguna Barang dan diteruskan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (S5) Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)DKBMD dan DKPBMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2)Pelaksanaan pengadaan barang daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD untu membentuk Panitia Pengadaan Barang daerah. | ik
(2)Pengadaan barang/jasa Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengadaan barang daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.
(4)Pengadaan barang daerah berupa tanah, bangunan dan atau tanah dan bangunan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai peraturan perundang- undangan berkoordinasi dengan pengelola barang milik daerah.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…