Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Sekretaris Daerah adalah selaku ketua pengelola barang milik daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
9.Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis adalah bagian SKPD selaku kuasapengguna barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatdengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. ah adalah Bupati . Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daer H yang P karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah. ili j isebut pengelola barang Milik Daerah yang selanjutnya disel - in Par selola Barang Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan gar 1 Keputusan Bupati Kampar. j daerah adalah semua ili rah selanjutnya disebut barang ,Semua 3. barang hap die atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapa Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. melakukan penilaian secara independen14. Penilai adalah pihak yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan berdasarkan kompetensi yang penilai eksternal. -jabat pernegi5, Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat p15. Pen kewenangan penggunaan barang. alah pejabat y: yang berada da ditunjuk oleh pengguna
16.Kuasa pengguna barang ad alam penguasaannya dengan untuk menggunakan barang sebaik-baiknya.
17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau Peraturan Daerah. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Kampar. . Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan, tindakan terhadap barang yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang danjasa. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai / SKPD. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang /tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang Yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. Bagian Kedua Azas, Maksud dan Tujuan