DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB Ill : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149 TLNRI Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6133); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 6. 7. 8. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar {Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025- 2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB Ill : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. 5.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)RPJUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RPJPD.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : perencanaan pembangunan daerah; pengangguran pembangunan daerah; pelaksanaan pembangunan daerah; ao fF Pp pemonitoran pembangunan daerah; dan/atau
1. e.evaluasi pembangunan daerah.
(3)Tata cara partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan paraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 10 Januari 2025 Pj. BUPATI KAMPAR, ttd HAMBALI diundangkan di Bangkinang pada tanggal 10 Januari 2025 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd RAMLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 1 . NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU (2.2.A/2025) inan sesfai dengan aslinya 1 ALA BAGIAN HUKUM | RUMAN, SH Pembina Tk.I Nip. 19671021 200012 1001 KHAI Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025-2045 UMUM Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep otonomi daerah, maka pembangunan di Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 memperhatikan RPJPN dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjabarkan dan memberikan gambaran visi, isu strategis, arah kebijakan dan program prioritas yang hendak diwujudkan, sesuai dengan situasi, kondisi serta potensi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Partisipasi Masyarakat” adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…