DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Analisis dampak lalu lintas yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan, tujuan dan sasaran; pelaksanaan analisis dampak lalu lintas; tata cara analisis dampak lalu lintas; penilaian analisis dampak lalu lintas; pengawasan dan pengendalian; dan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memberikan dasar dan pedoman dalam penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Kampar.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi urusan Perhubungan di Kabupaten Kampar.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. 4
9.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfa’atan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
10.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
11.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12.Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
13.Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 5

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB II

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk : 6
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum; dan
6. f.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk :
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan untuk :
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan
8. h.infrastruktur lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; dan
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB III

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat atau yang memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2)Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan; 8
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
4. d.tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(3)Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB IV

PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

(1)Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. 9

Pasal 10

(1)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan p enilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
2. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
(4)Ketentuan lebih Ianjut mengenai pembentukan tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…