DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan usaha, Tugas dan Fungsi; Modal dan Saham; Anggaran Dasar; Organ; Perencananaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerja Sama; Pembinaan; Penggabungan Usaha; Pembubaran; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimaduj, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik In Annmooia Tahun 1OARK.LAMA paka, LX Yg) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesi Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700): 7. 8. 9.

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 3. 4. 7. 10. 11. 12 Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51” (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu yang selanjutnya disebut PT. BPR Sarimadu (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. Komisaris adalah organ PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Direksi adalah organ PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 8. 9. dasar perseroan. . Pegawai adalah pegawai PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
13.Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat OJK/BI adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ji Otoritas Jasa Keuangan. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Akta pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan passiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 24. 25.

(1)
(2)
(1)
(2)Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Tahun takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dirubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda). PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional dialihkan kepada PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil audit terakhir oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama dan logo Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Pasal 5

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kampar dan dapat membuka kantor Cabang dan jaringan kantor lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. ga ea Pi TaASal 7 Tujuan pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah:
b.meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Cc. memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
e.mengembangkan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan d.
f.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan,
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil dan menengah,
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya,
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya,
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dari konvensional menjadi syariah dan atau penambahan kegiatan unit syariah, ketentuan mengenai pemilik saham, pengurus dan operasional BPR diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tugas PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 11

Fungsi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan melalui: a. penghimpunan dana, dan

b.penyaluran dana.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 12

(1)Sumber modal PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal para pemegang saham,
2. b.hibah, dan Cc. sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan,
2. b.keuntungan revaluasi aset, dan Cc. agio saham.
(3)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…