DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penempatan rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan, maksud dan tujuan; penyelenggaraan; rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan; kekuatan hukum rambu, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas jalan serta kedudukan petugas yang berwenang; lokasi penempatan; rambu, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas yang sudah terpasang; pembiayaan; larangan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas diperlukan pengaturan tentang Penempatan Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Kampar.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi perhubungan di Kabupaten Kampar.
6.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
7.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
8.Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
9.Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
10.Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.
11.Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
12.Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
13.Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
14.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong dan lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
15.Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.
16.Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
17.Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur dan marka melintang untuk menyatakan suatu Daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
18.Marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberi tahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur proses cara menempatkan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukan secara tepat.
(2)Tujuan pengaturan penempatan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah agar dalam pemasangan/peletakan serta yang sudah terbangun Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di wilayah Daerah memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Daerah.
(3)Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :
1. a.jalan Desa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa;
2. b.jalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten;
3. c.jalan Provinsi yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi ; dan
4. d.jalan Nasional yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meliputi pengadaan baru, penggantian dan pemeliharaan.
(2)Penyelenggara Rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berkewajiban mencabut Rambu– rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang tidak berfungsi.
(3)Pencabutan Rambu–rambu, Marka Jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di informasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

(1)Dinas, badan usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Rambu lalu lintas, Marka jalan dan Alat pemberi isyarat lalu lintas.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Rambu lalu lintas, Marka jalan dan Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RAMBU, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, MARKA JALAN

Pasal 6

(1)Rambu Lalu Lintas terdiri dari 4 golongan :
1. a.rambu peringatan;
2. b.rambu larangan;
3. c.rambu perintah; dan
4. d.rambu petunjuk.
(2)Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
(3)Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
(4)Rambu Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
(5)Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 7

(1)Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
(2)Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu yang bersifat sementara.
(3)Pada rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak- jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan Rambu Lalu Lintas, persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap Rambu Lalu Lintas dan papan tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
(2)Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
2. b.lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
3. c.lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
(3)Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan susunan :
1. a.cahaya berwarna merah;
2. b.cahaya berwarna kuning; dan
3. c.cahaya berwarna hijau.
(4)Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan susunan :
1. a.cahaya berwarna merah; dan
2. b.cahaya berwarna hijau.
(5)Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa cahaya berwarna kuning atau merah kedap-kedip.

Pasal 9

(1)Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
(2)Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
(3)Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan dan susunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…