DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Bentuk Penyertaan Modal; Nilai Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Hasil Usaha; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda), b.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 4. 5. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menetapkan dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUMI KAMPAR SARANA ENERGI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Kampar.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga.
7.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
8.Modal Disetor adalah modal untuk memenuhi modal — 4. Na dasar atau modal yang ditentukan. 9. 10 Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang membantu manajemen dalam mengelola asset dan mengembangkan perencanaan yang terkait meningkatkan efektifitas asset perusahaan. .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) untuk : a. b Cc. d pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, penugasan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan efesiensi, produktivitas dan efektifitas pemanfaatan dana, tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha, investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Ne b. d. e. daerah serta penyerapan tenaga kerja.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)2)
(1)

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) berupa uang. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari laba ditahan, dana cadangan umum dan dana cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. V

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) dalam rangka untuk memenuhi modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar kepada PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2022. —

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) dilakukan dengan ketentuan:

a.hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi,

(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
1. b.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah, Cc. pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
2. d.mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda). Laporan Keuangan Tahunan BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit oleh Jasa Akuntan Publik Independen yang ditunjuk. Besaran penyertaan modal kepada BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dilampiri dengan rencana bisnis perusahaan. Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar melakukan pencairan penyertaan modal berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda) penerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melaporkan penerimaan penyertaan K11
(4)modal kepada Bupati.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba dan/atau hasil usaha penyertaan modal pada BUMD yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun berikutnya. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 29 Desember 2020 BUPATI KAMPAR, ttd CATUR SUGENG SUSANTO Diundangkan di Bangkinang — pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd YUSRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.84.c/2020 PAS AH Kgaltinan Sai dengan aslinya Te3/ | BMBALA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH UMUM Dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggungjawab dalam bentuk usaha-usaha menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber modal BUMD diantaranya adalah penyertaan modal sedangkan pada Pasal 333 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun regulasi dalam penyertaan modal daerah kepada PT. Bumi 1 — Kampar Sarana Energi (Perseroda). — PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…