DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut: a. menghapus ketentuan dalam Pasal 24 huruf g; b. menyisipkan 1 (satu) BAB diantara BAB IV dan BAB V, yaitu BAB IVA yang mengatur tentang pengunduran jadwal pemilihan kepala desa; c. mengubah ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56; d. menyisipkan 4 (empat) Pasal baru diantara Pasal 56 dan Pasal 57 yaitu Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C, dan Pasal 56D; dan e. menyisipkan 1 (satu) ayat diantara Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), yaitu ayat (1a).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1224);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.memahami adat istiadat;
n.bisa membaca Al-Qur’an bagi calon yang beraga Islam; dan
o.memenuhi kelengkapan persayaratan pencalonan Kepala Desa.
1. 2.Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IVA PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 50A

(1)Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
(2)Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan Pasal 55 dan 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa Jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 56

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

4.Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 56A, Pasal 56B, Pasal 56C dan Pasal 56D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan /atau
3. c.persyaratan lain ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persayaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 56B

(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.Pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh panitia pemilihan kepadan penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
3. c.Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. e.Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B meliputi :
1. a.Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
1. a.Tokoh adat;
2. b.Tokoh agama;
3. c.Tokoh masyarakat;
4. d.Tokoh pendidikan;
5. e.Perwakilan kelompok tani;
6. f.Perwakilan kelompok nelayan;
7. g.Perwakilan kelompok perajin;
8. h.Perwakilan kelompok perempuan;
9. i.Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56C

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 56D

(1)Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

5.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(1a)Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon kepala desa termasuk biaya pelaksanaan Psikotes dibebankan kepada bakal calon kepala desa.
(2)Biaya pemilihan Kepala desa antarwaktu melalui musyawarah dibebankan pada APB-Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI KAMPAR, ttd AZIS ZAENAL Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd Y U S R I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU : 2.117.C/2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM ttd KHAIRUMAN, SH Penata Tk. I Nip. 19671021 200012 100 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat
(7)dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf g Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…