DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) bab dan 53 (lima puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Asas, Prinsip, Visi Dan Misi, Tujuan, Sasaran Dan Fungsi; Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Perencanaan; Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi Dan Tenaga Kerja; Pendanaan; Pelaksanaan Dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47285); 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1!!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); HL. 4 . SALINAN “& ” BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PE MBHANGUNAN KEPARIWISATAAN Menimbang Mengingat KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu. menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47285); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); T . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); . Undang-Undang Nomor 11! Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 5. 6. 7. 8. 9. Indonesia Nomor 3650); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepartwiaataan Nasional Tahun
2010.2025 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Requblik Indonesia Nomor $262), 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Deerash (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan’ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten /Kota; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kamper Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampear Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11); 5 n, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMIBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 2025, BAB | KETENTUAN UMUM Pasal | Dalam Veraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kampar. 10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Rencana Induk #Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu. yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinast Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitae umum, fasilitas panwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan yang memiliki luas tertentu. dan sengaja dibangun untuk kegiatan kepariwisataan. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. y 19 21. 22. 23. Kelembagaan Kepariwieataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya vang dikembangkan secara terorganiaasi, melipuli Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan maasyarakat. sumber daya manusia. reguiasi dan mekaniame operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. .Pemberdavaan Masvarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun_ swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan : asas ketuhanan; asas inantaat, aeas kekeluargaan; asas adil dan merata; asas keseimbangan; b. d. e. asas kemandirian;f.

g.asas kelestarian,
h.asas partisipatif; asas berkelanjutan,A
j.asas demokratis;
k.asas kesctaraan, dan I. asas kesatuan.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya Melayu Kampar sebagai pengejawantahan hubungan antara Tuhah Maha Esa-Manusia-Lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal dalam hal ini adalah adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Melayu Kampar;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan __lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat dengan pengembangan berbagai usaha ekonomi;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan dan hubungan antar Negara;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkuat hubungan sosial antar kelompok masyarakat pada setiap DTW di Daerah dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; asaa kelestarian., asas partisipatif. asas berkelanjutan, h. 4. asas demokratis;j. . asas keactaraan, dank. asas kesatuan.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya Melayu Kampar sebagai pengejawantahan hubungan antara Tuhah Maha Esa-Manusia-Lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal dalam hal ini adalah adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Melayu Kampar; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; memelihara’ kelestarian alam dan _lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat dengan pengembangan berbagai usaha ekonomi; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan dan hubungan antar Negara; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkuat hubungan’ sosial antar kelompok masyarakat pada setiap DTW di Daerah dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Keaatuan Republik d. e. f. & h. Indonesia;

Pasal 4

Prinsip pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 3 diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia_ untuk benwisata.

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataan meliputi :

a.pembangunan destinasi pariwisata;
b.pembangunan industri pariwisata;
c.pembangunan pemasaran; dan
d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

(1)Pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(2)Pembangunan’ Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

(1)Visi Pariwisata Daerah adalah “Terciptanya dan Pengembangkan Pariwisata Daerah yang Berbudaya, Halal, berbasis Kemitraan dan Berkelanjutan’.
(2)Dalam mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misai :
1. a.membangun pariwisata yang berbudaya;
2. b.membangun kerjasama yang berkelanjutan;
3. c.menjadikan pariwisata sebagai penggerak perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
4. d.membangun pariwisata Kampar yang berdaya saing global.

Pasal 8

Penetapan RIPPARKAB bertujuan untuk : mewujudkan destinasi pariwisata yang halal, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan serta berwawasan lingkungan sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan, mewujudkan kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat loka! secara berkeadilan; mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu- mensinergikan Pembangunan ODestinasi Pariwisata, §Pemasaan Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan mewujudkan tata kelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.

Pasal 9

Sasaran RIPPARKAB adalah :

a.terjadinya peningkatan jumlah Wisatawan dan bertambahnya waktu tinggal Wisatawan di Daerah; bertambahnya jumlah lembaga dan/atau perorangan yang mempublikasi destinasi Wisata Daerah melalui berbagai media komersial atau media sosial (cetak atau elektronik); peningkatan jumlah pelaku industri dan usaha Wisata, seperti pemasar Wisata, pengelola paket Wisata, pemandu Wisata, hotel, cafe dan restoran, toko penjualan oleh-oleh, maupun penyelenggara acara khusus dan lain-lain; peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku Seni tradisional dan Modern, b. d. d.
e.peningkatan kontribusi sektor perdagangan jasa, hotel dan restoran pada struktur PDRB,
f.peningkatan kualitas lingkungan Daerah, baik dari sisi lanskap Daerah maupun infrastruktur Daerah seperti pedestrian, pengelolaan persampahan, sanitasi dan taman; dan
g.terjadinya perbaikan bangunan dan_lingkungan bersejarah, baik dalam bentuk rehabilitasi maupun restorasi.

Pasal 10

RIPPARKAB berfungsi sebagai :

a.pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, DTW, sarana dan prasarana Wisata, pemasaran Wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata dan DTW;
c.pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
d.penjabaran pemanfaatan ruang- sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 11

(1)Ruang Lingkup Wilayah yang diatur dalam RIPPARKAB adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif daerah.
(2)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru;
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsai Sumatera Barat; dan
4. d.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…