DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Hubungan Kerja; Kepegawaian; Pembiyaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar,
2.Bupati adalah Bupati Kampar,
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar,
4.Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Kampar,
5.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa,
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah, 3 l
7.Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa,
8.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang,
9.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya,
10.Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware),
11.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan /skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selainJasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang,
12.Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kantor adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa,
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi : 4 '- | . - . 1:3 |1:
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa,
2. b.Pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang / jasa,
3. c.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa,
4. d.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa, dan
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai lingkup tugasnya BAB III! SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :

a.Kepala Kantor,
b.Sub Bagian Tata Usaha,
c.Seksi Pengadaan Barang:
d.Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi,
e.Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 5

Untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa pada Seksi Pengadaan Barang, Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentuk Kelompok Kerja, Pembentukan dan Tugas Kelompok Kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan peraturan perundang- undangan 5

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian,
(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor,
(3)Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Kantor mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Kepala Kantor adalah pejabat eselon Illa, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa,
(2)Pejabat Eselon III dan eselon IV a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,
(3)Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan,
(4)Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6 |

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. 1 Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 9 Januari 2014 BUPATI KAMPAR, ttd JEFRY NOER Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 9 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd ZULFAN HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd TARMIZI, SH. MH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 196801281994011001 7 | ! ! £ LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 2 TAHUN 2014 AGAN STRUKTUR KANTOR TANGGAL: 9 Januari 2014 LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEPALA KANTOR TTT Sub Bagian Tata Usaha 1 | " | ATAN, SEKSI SEKSI SEKSI FUNGSIONAL PENGADAAN PENGADAAN ' PENGADAAN BARANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA BUPATI KAMPAR, Keterangan : ttd ——— “Garis Instruktif : Garis Koordinatif JEFRY NOER

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…