DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan berisi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabuputen Kampar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Ncgara Republik Ki Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 5. 6. diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: Y HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. ui 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten2. Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten 4 A Kampar. Pimpinan DPRD adalah Kctua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar sesuai dengan 6. ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah, yang sclanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kampar. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut8 Perkada adalah peraturan Bupati Kampar. AN Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten9. .Kampar. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi: |. uang representasi: tunjangan keluarga,
  1. 3.tunjangan beras:
  2. 4.uang paket,
  3. 5.tunjangan jabatan,
  4. 6.tunjangan alat kelengkapan: dan
  5. 7.tunjangan alat kelengkapan lain. Aa
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: Il. tunjangan komunikasi intensif: dan
  1. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan A perundang-undangan.

BAB IL

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1)Uang icpicsentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRD sebesar 80 (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75YW (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Aa

Pasal 4

A (l) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10# (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a angka S diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 14546 (seratus empat puluh lima A persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

a.ketua, sebesar 7,54 (tujuh koma lima persen),
b.wakil ketua, sebesar 546 (lima persen): C. sekretaris, sebesar 4X (empat persen): dan d.anggota, scbesar 346 (tiga persen): dari tunjangan jabatan ketua DPRD. A Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. A Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses tidak diberikan tunjangan reses.

(4)(S)
(1)
(2)
(3)
(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dalam Perkada dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
1. a.jaminan kesehatan,
2. b.jaminan kecelakaan kerja:
3. c.jaminan kematian, dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. A Sclain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
5. a.rumah negara dan perlengkapannya,
6. b.kendaraan dinas jabatan, dan
7. c.belanja rumah tangga. A Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
8. a.rumah negara dan perlengkapannya, dan
9. b.tunjangan transportasi. ?asal 10 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.A
(5)Pemeriksaan kceschatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3)dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

A (l) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun:
b.Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, Cc. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun,

(2)
(1)
(2)
(3)
1. d.Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dan ce. Pakajan melayu discdiakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
(3)dalam Perkada dengan ketentuan:
1. a.Standar satuan harga Pimpinan DPRD setara dengan Bupati, W
2. b.Standar satuan harga Anggota DPRD setara dcngan Esclon IL.a. Jasal 13 Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dan huruf b discdiakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan A peraturan perundang-undangan. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan pemakaian rumah ncgara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)
(5)
(6)
(7)
(2)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau A berakhirnya masa bakti. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Perkada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. A

Pasal 14

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, cligunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak h dapat diubah.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Dacrah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap O bulan. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kcpada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang A diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan Lransportasi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…